Beranda β€Ί Kolom β€Ί Detail
KolomUlasan

Mugen Tsukuyomi Itu Bernama SDGs 2030

✍️ πŸ—“ 16 November 2026πŸ‘ 17 dibaca ⏱ 5 menit baca
Mugen Tsukuyomi Itu Bernama SDGs 2030
Oleh : Ganapati
Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan sebuah dokumen ambisius yang dipuja hampir di seluruh penjuru birokrasi dunia.


Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, atau yang lebih populer dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs).


Dengan tujuh belas tujuan mulia, mulai dari menghapus kemiskinan, kelaparan, hingga mengatasi perubahan iklim, SDGs tampil bak kitab suci baru bagi kemanusiaan.


Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, logo roda warna warni SDGs menempel di hampir setiap dokumen perencanaan negara, baliho kementerian, laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga proposal penelitian kampus.


Namun, di balik retorika humanis dan slogan manis "No One Left Behind", tersimpan pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur, apakah Agenda 2030 benar-benar jalan pembebasan bagi negara-negara Selatan (Global South), atau hanyalah sebuah Mugen Tsukuyomi neokolonial yang membuat negara berkembang tidak sadar sedang dijajah kembali?


Dalam serial anime Naruto Shippuden, Mugen Tsukuyomi merupakan genjutsu tingkat tertinggi yang menjadi inti dari Rencana Mata Bulan milik Uchiha Madara. Teknik ini dirancang untuk menjebak seluruh umat manusia di bumi ke dalam sebuah dunia ilusi abadi, di mana tidak ada lagi konflik, penderitaan, kemiskinan, maupun kematian.


Bagi orang-orang yang terjebak di dalam genjutsu ini, mereka tidak merasakan kesakitan fisik maupun penderitaan mental secara langsung. Sebaliknya, mereka masuk ke dalam alam mimpi yang sangat indah dan sempurna.


Meskipun korban merasakan kebahagiaan di dalam mimpi mereka, Mugen Tsukuyomi sebenarnya adalah sebuah perangkap maut yang perlahan-lahan menguras energi maupun sumber daya korban. Jika dibiarkan terlalu lama, seluruh energi kehidupan mereka akan terserap sepenuhnya oleh Pohon Dewa, mengubah mereka secara permanen dan mengakhiri eksistensi mereka sebagai manusia merdeka.


Di titik inilah SDGs bekerja dalam arsitektur geopolitik global. Ia menyodorkan tujuh belas tujuan dan ratusan target teknokratis yang tampak menjanjikan kebahagiaan atas penderitaan hidup negara berkembang seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan ekologis, tanpa pernah menyentuh realitas dunia yang sesungguhnya yakni ketimpangan struktur ekonomi politik global dan warisan kolonialisme yang belum selesai.


Para pemikir ekonomi politik telah lama menyoroti bahwa Agenda 2030 tidak pernah dirancang untuk merombak tatanan kapitalisme global yang justru memproduksi kemiskinan itu sendiri.


Dokumen SDGs mengasumsikan bahwa negara-negara berkembang tetap miskin semata-mata karena mereka belum cukup terintegrasi ke pasar global, belum cukup mengadopsi teknologi modern, atau belum memiliki tata kelola yang baik (good governance) menurut standar Barat.

Narasi ini mengaburkan fakta sejarah bahwa keterbelakangan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin adalah produk langsung dari berabad-abad ekstraksi sumber daya alam, perbudakan, serta aturan perdagangan internasional yang hingga hari ini masih dikendalikan oleh negara-negara kaya di Utara (Global North).


Konflik agraria, perampasan ruang hidup masyarakat adat, utang luar negeri yang mencekik, hingga monopoli paten teknologi oleh korporasi multinasional direduksi menjadi grafik persentase capaian target.


Negara-negara berkembang disibukkan dengan urusan administratif seperti mengumpulkan data, menyusun laporan, dan mengejar peringkat, sementara struktur kekuasaan yang membuat mereka terus bergantung pada modal dan teknologi asing tetap utuh tak tersentuh.


Lebih jauh lagi, Agenda 2030 berfungsi sebagai instrumen standarisasi baru yang melanggengkan relasi kuasa neokolonial.


Melalui berbagai indikator SDGs, negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia maupun IMF mendapatkan legitimasi moral untuk mendikte arah pembangunan negara berkembang.


Standar "keberlanjutan", "ekonomi hijau", dan "transisi energi" dirumuskan di pusat-pusat kekuasaan global, lalu dipaksakan ke negara berkembang sebagai syarat untuk mendapatkan akses pendanaan, investasi, maupun pasar ekspor.

Ironinya, dalam praktik transisi hijau yang diagungkan SDGs, negara berkembang kembali diposisikan sebagai pemasok bahan mentah dan tempat pembuangan dampak ekologis.


Negara-negara maju mendeklarasikan target emisi nol bersih (net-zero) dan memamerkan kota-kota hijau mereka, sementara kebutuhan baterai kendaraan listrik dan panel surya mereka dipenuhi dengan membongkar hutan dan bukit di negara berkembang demi menambang nikel, litium, dan kobalt.

Atas nama Tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan Tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), masyarakat lokal di negara berkembang kehilangan tanah, air bersih, dan mata pencaharian mereka. Penjajahan hijau (green colonialism) ini berjalan mulus karena dibungkus dengan sertifikat keberlanjutan yang sah secara global.

Aspek lain yang menjadikan SDGs begitu efektif sebagai alat hegemoni adalah kooptasinya terhadap para aktor kritis di negara berkembang. Dengan menyalurkan dana hibah melalui skema kemitraan global (Tujuan ke-17), agenda ini berhasil menarik organisasi masyarakat sipil (LSM), akademisi, hingga aktivis lokal ke dalam ekosistem proyek SDGs.

Energi perlawanan terhadap ketimpangan sistemik perlahan dialihkan menjadi kerja-kerja proyek berjangka pendek yang harus tunduk pada logika donor.

Alih-alih memperjuangkan kedaulatan pangan atau reforma agraria sejati, banyak gerakan sosial terjebak dalam jargon-jargon yang aman bagi pemberi dana. Akibatnya, kritik terhadap sistem menjadi tumpul karena semua pihak merasa sedang berada di kapal yang sama menuju tahun 2030.

Sementara itu, janji pendanaan pembangunan dari negara-negara maju kepada negara berkembang yang menjadi prasyarat tercapainya SDGs terus mengalami defisit triliunan dolar setiap tahunnya.

Daripada memberikan hibah atau melakukan penghapusan utang sebagai bentuk keadilan iklim dan reparasi sejarah, negara-negara Utara justru menawarkan skema pembiayaan campuran (blended finance) dan utang hijau.

Negara berkembang didorong untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi investasi swasta asing guna membiayai infrastruktur SDGs. Pada akhirnya, aset publik dan layanan dasar seperti air, energi, dan kesehatan di negara berkembang justru terprivatisasi dan dikuasai pemodal asing, menambah beban utang yang harus dibayar oleh generasi mendatang.

Tentu saja, menolak ilusi Mugen Tsukuyomi bernama SDGs bukan berarti menolak upaya mengentaskan kemiskinan, memperbaiki pendidikan, atau menjaga kelestarian alam.

Tidak ada yang salah dengan cita-cita agar setiap manusia hidup layak tanpa kelaparan. Yang berbahaya adalah ketika negara berkembang menyerahkan kedaulatan berpikir dan merancang masa depannya sendiri kepada sebuah cetak biru global yang bias kepentingan.

Menjelang tahun 2030 yang kian dekat, sudah saatnya negara-negara berkembang bangun dari efek Mugen Tsukuyomi ini.


Kemandirian sejati tidak akan pernah lahir dari kepatuhan mengejar indikator yang disusun di markas besar PBB atau ruang rapat lembaga donor. Pembangunan yang membebaskan menuntut keberanian untuk meninjau ulang perjanjian perdagangan yang tidak adil, menghentikan ketergantungan pada utang dan investasi ekstraktif, serta memulihkan kedaulatan rakyat atas tanah, benih, dan sumber daya alamnya sendiri.


Tanpa keberanian untuk membongkar struktur ketimpangan global tersebut, Agenda 2030 hanya akan dikenang sejarah sebagai bab baru kolonialisme, sebuah penjajahan yang paling canggih karena membuat korbannya bangga dan bertepuk tangan saat kedaulatannya dilucuti.

Komentar

Berita Terkait

Mereka Tak Ingin Dikenali (Operation Cutting Generation)

πŸ‘ 21 dibaca

Tarian Kesatria di Pusaran Konflik Kurawa

πŸ‘ 145 dibaca

Laut adalah Identitas

πŸ‘ 64 dibaca

Bagaimana Jika Penyadapan adalah Seni Mengalihkan Isu?

πŸ‘ 110 dibaca