Mengurai Persoalan Warga, Merawat Kesadaran HAM dari Desa Buntubuda Mamasa
Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Identifikasi Pemenuhan Hak Dasar dan Mitigasi Risiko Konflik serta Pelanggaran HAM di Kantor Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis, 19 November 2026.
Forum yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Sulawesi Barat bersama Penggerak HAM itu mempertemukan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk membicarakan persoalan yang selama ini dihadapi warga.
Sebanyak 36 peserta hadir. Mereka berasal dari unsur pemerintah kecamatan dan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi perangkat daerah (OPD), aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan masyarakat.
Namun, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi. Ada persoalan mendasar yang ingin dipetakan: sejauh mana hak-hak warga Buntubuda telah terpenuhi dan apa yang masih menghambat pemenuhannya.
Mitra Bangsawan Mukhtar, staf Kementerian HAM Sulawesi Barat yang hadir dalam kegiatan itu, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa pemenuhan HAM merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
โDalam rapat tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak dasar masyarakat, prinsip-prinsip HAM, serta langkah pencegahan dan mitigasi risiko konflik maupun dugaan pelanggaran HAM di lingkungan desa,โ ujarnya.
Dalam diskusi, persoalan bantuan sosial menjadi salah satu isu yang mencuat. Perubahan status desil sejumlah warga disebut berdampak terhadap akses mereka untuk memperoleh bantuan pemerintah. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, perubahan data tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya bisa langsung dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Persoalan lain menyangkut kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kondisi ini menjadi perhatian karena akses terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang perlu dijamin.
Di sektor pertanian, warga juga menghadapi persoalan kekeringan lahan persawahan. Keterbatasan infrastruktur irigasi membuat ketersediaan air menjadi tantangan, terutama ketika lahan membutuhkan pasokan air untuk mendukung aktivitas pertanian.
Persoalan pendidikan tak kalah penting. Forum tersebut turut mengidentifikasi anak-anak usia 6 hingga 18 tahun yang putus sekolah. Selain itu, kondisi bangunan ruang kelas SDN 008 Buntubuda yang dinilai sudah tidak layak juga menjadi perhatian.
Sejumlah persoalan lain ikut dibicarakan, mulai dari pengelolaan sampah hingga paparan asap rokok di tempat umum dan ruang pertemuan.
Rangkaian persoalan itu memperlihatkan bahwa pemenuhan HAM di desa memiliki cakupan yang luas. Bukan hanya soal perlindungan dari tindakan kekerasan, melainkan juga menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan yang sehat, dan kehidupan yang layak.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membangun kesepahaman mengenai persoalan yang perlu segera ditangani. Identifikasi menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong solusi yang sesuai dengan kebutuhan warga.
Komentar
Berita Terkait

WALHI Sulbar Sebut Izin Eksplorasi Tambang LTJ di Mamuju Tabrak Tata Ruang
๐ 32 dibaca
Indikasi Geografis Berpeluang Jadi Daya Tarik Wisata Sulawesi Barat
๐ 27 dibaca
Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur, 3 Pria di Mamasa Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri
๐ 72 dibaca
Pemilihan Wagub Usai, Gubernur SDK Tungguย Keputusan Presiden
๐ 42 dibaca