Beranda โ€บ Berita โ€บ Detail
BeritaLingkungan

WALHI Sulbar Sebut Izin Eksplorasi Tambang LTJ di Mamuju Tabrak Tata Ruang

โœ๏ธ ๐Ÿ—“ 21 November 2026๐Ÿ‘ 20 dibaca โฑ 4 menit baca
WALHI Sulbar Sebut Izin Eksplorasi Tambang LTJ di Mamuju Tabrak Tata Ruang

WALHI Sulawesi Barat dan sejumlah kelompok bersama masyarakat Adat Botteng saat menggelar diskusi dan pemutaran film penolakan tambang Logam Tanah Jarang. Foto: Dokumentasi WALHI Sulbar

Mamuju (malaqbi.com) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat menilai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju bertentangan dengan aturan tata ruang daerah dan mengabaikan kajian daya dukung lingkungan.

Penilaian tersebut disampaikan WALHI Sulbar melalui siaran pers yang diterbitkan pada Sabtu (21/11/2026). Organisasi lingkungan itu menyoroti pemberian izin eksplorasi kepada PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) di dua blok pertambangan, yakni Botteng dan Takandeang.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikutip WALHI, luas konsesi eksplorasi di Blok Botteng mencapai 3.612,79 hektare, sedangkan Blok Takandeang seluas 3.740,44 hektare. Total wilayah konsesi mencapai 7.353,23 hektare yang mencakup enam desa dan dua kelurahan di Kabupaten Mamuju.

Wilayah tersebut meliputi Desa Botteng, Botteng Utara, Saletto, Pati'di, Takandeang, Tampalang, serta Kelurahan Karema dan Galung. IUP eksplorasi kedua blok itu disebut berlaku selama delapan tahun, terhitung Juli 2026 hingga Juli 2034.

WALHI juga menyoroti rencana pengeboran atau drilling sebanyak 702 titik di kawasan Botteng-Takandeang yang ditargetkan rampung pada Agustus 2027.

Di tengah rencana tersebut, WALHI menyebut penolakan terhadap aktivitas eksplorasi terus disuarakan masyarakat adat, komunitas lokal, kelompok perempuan, dan kalangan pemuda di wilayah terdampak. Namun, menurut mereka, aspirasi penolakan tersebut belum mendapat perhatian memadai dari perusahaan maupun pemerintah.

Soroti Aturan Tata Ruang

Salah satu persoalan yang disoroti WALHI adalah kesesuaian izin eksplorasi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014โ€“2034.

WALHI merujuk Pasal 29 yang mengatur rencana kawasan pertambangan. Dalam ketentuan tersebut, menurutnya, tambang logam tanah jarang tidak tercantum sebagai bagian dari rencana kawasan pertambangan di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Mamuju.

Organisasi ini juga menunjuk Lampiran XV Perda RTRW yang memuat rincian rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan. Pihaknya menyatakan jenis tambang logam tanah jarang tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Selain persoalan peruntukan ruang, mereka menyoroti lokasi konsesi yang berada di sejumlah wilayah dengan kerawanan bencana alam.

Mengacu pada Pasal 22 Perda RTRW Sulbar, Kecamatan Mamuju, Simboro, dan Tapalang termasuk wilayah rawan gempa. Kecamatan Mamuju dan Simboro juga disebut sebagai daerah rawan banjir dan longsor.

WALHI kemudian mengaitkannya dengan Pasal 59 ayat 2 Perda tersebut yang mengatur pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana yang masuk kategori kawasan lindung, termasuk kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Ancaman terhadap Sumber Air

Selain tata ruang, WALHI menilai aktivitas eksplorasi LTJ berpotensi mengancam daya dukung lingkungan di Kabupaten Mamuju.

Dalam siaran pers tersebut, pihaknya mengacu pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mamuju 2025โ€“2045. Dokumen tersebut mengidentifikasi Kecamatan Mamuju, Simboro, dan Tapalang sebagai wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang dominan, mulai dari penyediaan air, pengaturan iklim, perlindungan terhadap bencana, hingga pendukung keanekaragaman hayati.

WALHI juga mengutip hasil pengolahan data konsesi IUP eksplorasi LTJ oleh Celebes Justice Initiative (CJI) yang menunjukkan sedikitnya lima sungai berhulu di wilayah konsesi, yakni Salu Tamao, Sungai Ahu, Sungai Karema, Sungai Taosa, dan Salu Lelo Mamuju.

Menurut mereka, sungai-sungai tersebut selama ini menjadi sumber air bersih bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Botteng dan Takandeang, serta sebagian masyarakat yang bermukim di Kecamatan Mamuju, Simboro, dan Tapalang.

Organisasi tersebut juga menyoroti fungsi ekologis kawasan yang didominasi hutan primer. Selain sebagai penyedia air, kawasan itu dinilai memiliki peran dalam pengaturan iklim, perlindungan bencana, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Risiko lingkungan lainnya berkaitan dengan potensi bencana. Mengacu pada KLHS Mamuju 2025โ€“2045, WALHI menyebut Kecamatan Simboro dan Tapalang memiliki risiko tanah longsor tingkat sedang serta risiko gempa bumi tertinggi di Kabupaten Mamuju.

Karena itu, pihaknya mempertanyakan proses penerbitan izin eksplorasi yang dinilai tidak mempertimbangkan secara memadai kondisi ekologis dan risiko bencana di wilayah tersebut.


Desak Pencabutan Izin

WALHI turut menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat. Organisasi ini menyebut keputusan tersebut menetapkan hampir seluruh daratan Sulawesi Barat sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Meski demikian, pihaknya menegaskan penetapan wilayah pertambangan tidak seharusnya mengesampingkan aturan tata ruang daerah maupun kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Atas sejumlah temuan tersebut, WALHI Sulbar menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut IUP eksplorasi LTJ di Mamuju sekaligus statusnya sebagai lokasi proyek percontohan hilirisasi LTJ.

Kedua, meminta pemerintah menarik PT PERMINAS dan menghentikan seluruh kegiatan eksplorasi tambang LTJ di Mamuju.ย 

Ketiga, mendesak pencabutan Kepmen ESDM Nomor 77 Tahun 2026 tentang Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat.

ย Keempat, meminta Gubernur Sulawesi Barat menghentikan dukungan terhadap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju serta tidak mengabaikan penolakan masyarakat Botteng dan Takandeang.

Kelima, WALHI meminta agar masyarakat adat dan komunitas lokal dilibatkan dalam proses penyusunan rancangan revisi RTRW Sulawesi Barat.

WALHI menilai persoalan eksplorasi Logam Tanah Jarang di Mamuju tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah konsesi.

Komentar

Berita Terkait

Dorong Ekonomi Lokal, Mamuju Run 2026 Libatkan UMKM, HIPME dan Polda Sulbar

๐Ÿ‘ 124 dibaca

Walhi Bersama Masyarakat Adat Botteng Desak Prabowo Hentikan Eksplorasi Tambang LTJ

๐Ÿ‘ 124 dibaca

DLHK Sulbar: Kualitas Udara Mamuju, PM2.5 Berada Pada Kategori Sedang

๐Ÿ‘ 132 dibaca

Edukasi Hukum Sejak Dini, Polda Sulbar Sosialisasi KUHP dan KUHAP Kepada Pelajar SMAN 2 Mamuju

๐Ÿ‘ 127 dibaca