2026-02-01 | Dibaca: 275
MAMUJU (malaqbi.com) Salah satu tokoh pemuda Salutiwo, Supratman, menyoroti proses pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ada di wilayah Salutiwo
Kecamatan Bonehau.
Ia yang menilai pembangunan Kopdes tersebut tidak mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, dimana hingga saat ini tidak terdapat papan informasi proyek di lokasi pembangunan tersebut.
"Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait kejelasan pembangunan koperasi yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi warga,"ungkap Supratman
Menurut Supratman, papan informasi merupakan elemen penting dan wajib dalam setiap kegiatan pembangunan, terutama yang bersumber dari anggaran publik, karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui dasar pelaksanaan kegiatan, sumber dan besaran anggaran, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut.
Ketiadaan papan informasi dinilai mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas yang menjadi prinsip utama dalam tata kelola pembangunan di tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa koperasi yang dibangun atas nama kepentingan rakyat seharusnya dikelola secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat, bukan justru dilaksanakan secara tertutup yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Menurutnya, transparansi bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi setiap proses pembangunan di wilayahnya.
Supratman juga mendesak pemerintah desa dan pihak-pihak terkait agar segera memasang papan informasi pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, guna menghindari polemik di kemudian hari dan memastikan bahwa pembangunan koperasi benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Salutiwo secara adil dan berkelanjutan.
Ia berharap ke depan setiap program pembangunan di Salutiwo dapat dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga ekonomi desa dapat terus terjaga dengan baik. (*)
