Seperti Adipati Karna yang maju ke medan Kurusetra, melangkah menanggung dosa imperium dan skenario besar para dewa, bukan karena ia penjahat, melainkan karena ia menjadi tumbal dari sumpah dan sistem yang sejak awal didesain rapuh.
Dalam panggung politik Indonesia hari ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang menempuh jalan yang serupa. Ia harus berjalan menuju panggung persidangan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, dipaksa menanggung beban dari rentetan keputusan administratif yang sejatinya lahir dari kewenangan institusional lembaga negara.
Persoalan yang bermula dari kontroversi verifikasi dan keabsahan dokumen kini ditarik ke dalam pusaran parlamenter, menjelma menjadi wacana hak angket hingga pemakzulan.
Namun di balik itu semua, tuntutan politik tersebut, pertanyaannya tetap sama, di manakah letak keadilan apabila seseorang harus menanggung seluruh akibat dari cacat prosedur yang diproduksi oleh institusi negara.
Gibran bukanlah pembuat regulasi KPU. Ia bukan pula pejabat yang menerbitkan surat keputusan administratif atas namanya sendiri. Menimpakan seluruh beban moral dan politik kepada objek yang diverifikasi adalah bentuk pengadilan sesat yang mengabaikan akuntabilitas lembaga yang sebenarnya.
Seluruh partai politik berjalan dalam posisi tersandra oleh celah serta kepentingan masa lalu masing masing. Pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk merangkul berbagai elemen lahir sebagai langkah kompromi darurat demi mencegah kapal besar ini pecah di tengah jalan.
Namun jika ditarik ke dalam pembacaan yang lebih dalam, pertarungan yang berkecamuk di lingkaran bawah bukanlah pertempuran suci antara kebajikan melawan keburukan. Presiden Prabowo seperti menari ditengah badai konflik Kurawa vs kurawa.
Karena yang sedang terjadi adalah perang antar faksi yang sama sama lahir dari rahim pragmatisme kekuasaan, sebuah pertempuran sesama kelompok Kurawa yang saling sikut, saling sandra, dan saling buka borok demi memperebutkan kaveling pengaruh. Mereka menghabiskan seluruh energi bangsa untuk berebut bangkai kekuasaan, memaksa publik memilih pihak dalam perang saudara yang steril dari nilai moralitas.
Di atas semua manuver itu, bekerja sebuah energi asing tak dikenal. Kekuatan global dan kartel modal menyadari bahwa ancaman terbesar bagi agenda mereka adalah konsolidasi penuh para patron nasional.
Setiap kali faksi domestik bergerak mendekati titik rekonsiliasi demi kedaulatan bangsa, tangan tak kasat mata itu langsung menarik tali wayang.
Wayang wayang di panggung, mulai dari institusi, partai, hingga para elit, digerakkan untuk memicu agitasi baru, membenturkan kembali anak bangsa, dan memastikan nusantara tetap karam dalam pusaran konflik buatan.
Pihak luar tidak perlu repot merobohkan negeri ini dari depan, sebab para elit sibuk membongkar rumahnya sendiri dari dalam, sementara penonton di akar rumput terus diadu domba untuk bersorak atas keruntuhan yang mereka saksikan sendiri.
Setiap konflik nasional dan abuleke peristiwa besar pasti akan berlalu, pasti akan berangsur reda. Namun yang paling menderita, bahkan menjadi korban dari efek pembodohan, adalah rakyat.
Ketika seluruh mata terfokus pada pertarungan elit di panggung kekuasaan, nestapa di tingkat bawah lenyap dari pandangan.
Politik terus berlanjut tanpa henti, sementara korban yang menanggung kehancuran tetaplah rakyat jelata.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat apakah Gibran mampu mempertahankan jabatannya atau harus melepaskannya.
Sejarah akan mengenang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan sesamanya ketika kekuasaan, hukum, dan keadilan berada di persimpangan.
Sebab, tidak setiap ksatria yang berjalan ke medan kurban adalah orang yang bersalah. Dan tidak setiap proses politik yang sah secara prosedural otomatis menjadi adil secara moral.
Atas nama ketertiban, kita kerap melahirkan ketertiban baru yang membunuh kedaulatan.