Mengulang Bacaan Politik Kekuasaan
Ilustrasi AI
Dalam perbincangan mengenai krisis etika politik, refleksi paling mudah dan paling sering kita pilih adalah menunjuk ke luar, kepada politisi yang oportunis, elite partai yang transaksional, aparat yang menyalahgunakan kewenangan, atau sistem yang korup.
Kita terdorong untuk memposisikan diri sebagai pihak luar yang bersih, rasional, dan sekadar menjadi korban dari kebobrokan mereka. Padahal, jika kita jujur melihat cara kerja politik sehari-hari, ada cermin otokritik yang tidak bisa terus-menerus kita hindari.
Politisi tidak lahir dari ruang hampa, mereka tumbuh, berkompetisi, dan bertahan dalam ekosistem yang ikut dibentuk oleh pilihan, sikap, dan kompromi kita sendiri.
Opini ini berangkat dari kesadaran otokritik tersebut, membicarakan pentingnya etika dalam berpolitik tidak cukup berhenti pada tuntutan moral terhadap pemegang kekuasaan, melainkan juga menuntut keberanian kita memeriksa kemunafikan, pragmatisme jangka pendek, serta kemalasan nalar yang sering kita rawat sendiri.
Ketika Aristoteles merumuskan politik sebagai sarana mencapai eudaimonia kehidupan yang baik dan berkembang secara utuh bagi manusia sebagai zoon politikon, ia meletakkan standar yang sangat tinggi.
Politik bagi Aristoteles bukan sekadar teknik memenangkan persaingan atau mempertahankan dominasi, melainkan ikhtiar bersama untuk mewujudkan kebaikan publik (common good). Secara teoritis, gagasan ini terasa jernih dan meyakinkan.
Namun, ketika kita menggunakannya sebagai alat otokritik, muncul pertanyaan yang mengusik, seberapa sering kita sendiri mereduksi politik menjadi sekadar alat pemenuhan kepentingan sempit?
Dalam praktik yang akrab di sekitar kita, banyak warga menuntut kepemimpinan yang bersih dan berintegritas, tetapi pada saat yang sama mengukur "keberhasilan" seorang tokoh politik dari seberapa banyak bantuan jangka pendek, proyek simbolik, atau akses fasilitas yang bisa ia bagikan kepada kelompok tertentu. Di titik ini, logika transaksional tidak hanya hidup di ruang gelap elit politik, tetapi juga berakar dalam ekspektasi publik.
Ketika kebaikan bersama dipersempit menjadi keuntungan kelompok sendiri atau balas budi elektoral, kita sebenarnya sedang ikut menggeser politik menjauh dari tujuan etisnya.
Di sinilah realisme politik Niccolo Machiavelli melalui Il Principe (The Prince) menjadi cermin yang tajam sekaligus tidak nyaman. Machiavelli kerap dibaca secara dangkal sebagai pembela politik tanpa moral, padahal intinya adalah peringatan keras tentang bagaimana kekuasaan bekerja dalam situasi nyata yang penuh konflik, kelangkaan, dan ketidakpastian.
Pemimpin berhadapan dengan aktor-aktor yang sering kali mengejar kepentingan diri sendiri, sehingga ketegasan strategis dan pembacaan realitas menjadi keniscayaan. Namun, otokritik dari perspektif Machiavellian justru mengarah pada dua arah sekaligus, pertama, pemimpin tidak boleh menggunakan dalih "realisme kekuasaan" atau "keadaan darurat" sebagai topeng untuk membenarkan kelicikan, pengkhianatan, dan penindasan demi ambisi pribadi, kedua, publik tidak boleh naif dan abai terhadap mekanisme kekuasaan sehingga mudah terpukau oleh pencitraan kosong.
Jika Machiavelli menelanjangi kerasnya realitas kekuasaan, maka pemikir liberal-republikan seperti John Stuart Mill mengingatkan kita pada bahaya lain yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri, tirani mayoritas dan kemunduran kualitas warga negara.
Dalam Considerations on Representative Government dan On Liberty, Mill menegaskan bahwa institusi politik yang demokratis tidak akan bekerja secara etis apabila warganya pasif, mudah digiring opini, atau enggan berpikir mandiri.
Etika politik menurut Mill menuntut keaktifan moral warga, kesediaan untuk menguji gagasan, menghargai kebebasan berpendapat, dan tidak menyerahkan seluruh urusan publik kepada figur penyelamat atau kerumunan yang emosional.
Memasuki era modern, persoalan etika politik tidak lagi sekadar soal niat baik individu atau ketegasan seorang penguasa, melainkan bagaimana aturan main disusun dan bagaimana ruang publik dirawat.
John Rawls melalui A Theory of Justice mengajukan gagasan keadilan sebagai fairness dengan perangkat konseptual yang terkenal, posisi asal (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).
Rawls mengajak kita merancang prinsip keadilan seolah-olah kita belum tahu apakah kelak akan lahir sebagai orang kaya atau miskin, kelompok mayoritas atau minoritas, sehat atau rentan, berkuasa atau terpinggirkan.
Menguji diri dengan "selubung ketidaktahuan" Rawls merupakan latihan otokritik yang sangat menohok. Banyak di antara kita yang baru lantang menyuarakan keadilan prosedural, transparansi, atau supremasi hukum ketika posisi kita sedang dirugikan.
Sebaliknya, ketika aturan main, privilege sosial, atau kedekatan relasional justru menguntungkan posisi kita, sikap kritis kita sering melunak, bahkan kadang berubah menjadi pembenaran atas penyimpangan. Etika politik yang dituntut Rawls menuntut konsistensi, prinsip yang kita anggap adil harus sanggup bertahan bahkan seandainya kita berada pada posisi yang paling tidak diuntungkan oleh kebijakan tersebut.
Sementara itu, Jurgen Habermas mengarahkan perhatian kita pada etika komunikasi dan kualitas ruang publik (public sphere). Dalam demokrasi deliberatif yang digagas Habermas, keputusan politik memperoleh legitimasi moral bukan sekadar karena dihitung dengan suara terbanyak atau dipaksakan oleh kekuatan modal dan media, melainkan karena lahir dari proses diskusi yang rasional, terbuka, dan setara. Syarat dasarnya adalah kejujuran argumentatif, kesediaan mendengarkan alasan orang lain, serta keterbukaan untuk mengubah pandangan apabila berhadapan dengan bukti dan nalar yang lebih kuat.
Jika kita bercermin pada Habermas, betapa sering kita melanggar etika ruang publik tanpa merasa bersalah. Di era media sosial dan arus informasi yang serba cepat, kita kerap lebih menyukai narasi yang mengonfirmasi prasangka sendiri daripada memeriksa kebenaran fakta.
Kita mudah membagikan potongan informasi yang memancing amarah, mereduksi perdebatan kompleks menjadi ejekan atau label moral, dan menutup telinga terhadap sudut pandang yang berbeda. Kita menuntut politisi agar berdialog secara sehat dan berbasis data, tetapi di ruang digital kita sendiri sering ikut menyuburkan kebisingan, polarisasi, dan budaya saling menjatuhkan.
Membaca Aristoteles, Machiavelli, Mill, Rawls, dan Habermas secara berdampingan memperlihatkan bahwa etika dalam berpolitik bukanlah sekumpulan aturan sopan santun yang ringan, melainkan fondasi yang menopang martabat manusia dalam kehidupan bersama. Tanpa etika, kekuasaan mudah tergelincir menjadi dominasi sewenang-wenang, hukum mudah dipelintir menjadi instrumen kepentingan, dan demokrasi mudah merosot menjadi sekadar prosedur formal yang kehilangan makna substantif.
Namun, otokritik membawa kita pada kesimpulan yang lebih menantang, krisis etika politik tidak akan selesai hanya dengan mengganti wajah-wajah di panggung kekuasaan apabila cara pandang dan kebiasaan etis kita tidak ikut berbenah.
Selama pragmatisme jangka pendek masih dipuja, selama kesetiaan pada kelompok atau figur lebih diutamakan daripada kebenaran dan keadilan, dan selama kita memaklumi pelanggaran etika kecil demi keuntungan praktis, maka politik akan terus berputar dalam lingkaran yang sama.
Etika dalam berpolitik adalah cermin dua arah. Ia menguji integritas mereka yang memegang mandat kekuasaan, sekaligus menguji kejujuran dan kedewasaan kita sebagai warga negara.
Menjadikan teori politik dunia sebagai bahan otokritik bukan berarti meremehkan tanggung jawab struktural dan moral para pemegang kuasa, melainkan mengakui bahwa perubahan politik yang bermakna selalu membutuhkan keberanian untuk memeriksa diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menuntut dunia berubah sesuai kehendak kita.