Kesejahteraan Personel Damkar Mamuju Mesti Jadi Prioritas Kebijakan Daerah
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai potensi bencana lainnya merupakan ancaman serius yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respons cepat dari pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini, petugas pemadam kebakaran menjadi salah satu garda terdepan dalam melindungi keselamatan masyarakat, menjaga lingkungan, serta meminimalkan kerugian akibat bencana.
Karena itu, sudah selayaknya petugas Damkar Kabupaten Mamuju mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi kesejahteraan, dukungan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun perlindungan selama menjalankan tugas.
Pemerintah daerah tidak boleh hanya menuntut kesiapsiagaan petugas, tetapi juga harus memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Petugas yang dituntut bekerja dalam kondisi darurat, menghadapi risiko keselamatan, dan harus selalu siap kapan pun dibutuhkan, tentu memerlukan dukungan yang layak dari pemerintah.
Persoalan kesejahteraan petugas Damkar harus menjadi bagian penting dalam agenda kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Gaji, tunjangan, jaminan perlindungan kerja, ketersediaan alat pelindung diri, serta fasilitas operasional harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai petugas dituntut memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sementara hak dan kebutuhan dasar mereka belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Bagi kami di Malaqbi Institute, kesejahteraan petugas Damkar bukan sekadar persoalan administratif atau urusan belanja pegawai. Lebih dari itu, kesejahteraan merupakan bagian dari strategi memperkuat pelayanan publik dan membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
Petugas yang sehat secara fisik, memiliki ketenangan dalam menjalankan tugas, mendapatkan penghasilan yang layak, serta didukung peralatan memadai akan lebih siap menghadapi situasi darurat. Sebaliknya, keterbatasan kesejahteraan dan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam menjaga kesiapsiagaan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu melakukan evaluasi terhadap prioritas penggunaan anggaran daerah. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang tidak mendesak dan tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan krisis pangan, kesiapsiagaan karhutla, serta penanggulangan bencana perlu dikaji kembali dan dikurangi apabila memungkinkan.
Penghematan dari kegiatan yang kurang prioritas dapat diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas Damkar, termasuk pengadaan unit mobil pemadam kebakaran baru, peremajaan armada yang tidak lagi optimal, penyediaan peralatan keselamatan, serta peningkatan fasilitas pendukung operasional.
Namun, pembangunan kapasitas Damkar tidak cukup hanya dengan menambah kendaraan dan perlengkapan. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan bahan bakar, biaya pemeliharaan, pelatihan personel, sistem komunikasi darurat, dan dukungan operasional lainnya. Semua itu harus direncanakan secara terukur sesuai kebutuhan lapangan dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Mamuju memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan anggaran pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD harus digunakan untuk mendorong alokasi anggaran yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan petugas Damkar dan penguatan sistem penanggulangan bencana.
Kami mendorong DPRD Kabupaten Mamuju agar melakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil Damkar, mulai dari kecukupan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan, status kepegawaian, jaminan keselamatan kerja, ketersediaan personel, hingga kondisi armada dan peralatan pemadam kebakaran.
DPRD juga perlu meminta pemerintah daerah menyusun rencana peningkatan kapasitas Damkar secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebutuhan Damkar tidak hanya menjadi perhatian ketika terjadi kebakaran atau bencana, tetapi masuk dalam perencanaan pembangunan daerah setiap tahun.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju harus menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan yang konkret. Jangan sampai perhatian terhadap petugas Damkar hanya muncul ketika terjadi kebakaran besar, karhutla, atau ketika masyarakat ramai membicarakan keterbatasan pelayanan.
Perlindungan terhadap petugas dan kesiapan menghadapi bencana seharusnya menjadi komitmen yang direncanakan sejak awal.
Kebijakan yang berpihak kepada Damkar juga harus dilaksanakan secara transparan, berdasarkan data kebutuhan lapangan, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pemenuhan hak petugas perlu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Kita harus memahami bahwa investasi dalam sektor pemadam kebakaran bukanlah pengeluaran yang sia-sia. Setiap dukungan anggaran yang tepat dapat menjadi bagian dari upaya mencegah kerugian yang lebih besar, menyelamatkan nyawa, melindungi permukiman, dan menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.
Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Mamuju dan DPRD Kabupaten Mamuju menempatkan kesejahteraan petugas Damkar sebagai salah satu prioritas kebijakan daerah. Perhatian terhadap gaji, tunjangan, perlindungan kerja, serta penguatan sarana dan prasarana harus berjalan beriringan.
Jangan sampai pemerintah daerah berbicara tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi mengabaikan orang-orang yang berada di garis depan penanganannya. Petugas Damkar bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat yang membutuhkan dukungan nyata.
Malaqbi Institute memandang bahwa daerah yang tangguh menghadapi bencana adalah daerah yang mampu menghargai, melindungi, dan memperkuat kapasitas para petugasnya.