Sejak dekade lalu hingga hari ini, kita tidak pernah benar-benar keluar dari jebakan salah nalar. Kita justru telah meluncur lebih dalam ke dalam bentuk pembusukan intelektual yang jauh lebih kompleks.
Jika pada pergantian milenium lalu kelas menengah kita terjebak dalam pencaplokan teori sosial impor dari Barat secara mentah, maka hari ini kelas menengah dan akademisi kita mengalami kelumpuhan daya kritis akibat feodalisme algoritmik.
Dalam khazanah pemikiran lokal, kondisi ini adalah bentuk pengabaian atas falsafah kuno Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata, sebuah kearifan Nusantara yang mengajarkan bahwa setiap tata nilai dan pengetahuan harus berakar pada realitas lokal tempat ia berdiri.
Ketika kebenaran lokal digeser oleh rekayasa teknologi, seperti yang diprediksi filsuf Jean Baudrillard mengenai kondisi simulakra, dunia akademik, diskursus publik, hingga keputusan politik kita bergerak sepenuhnya di dalam ruang realitas artifisial yang dirancang oleh arsitektur platform dan teknologi asing.
Kita menyaksikan fenomena ini pada riuhnya kampanye digital dan penggunaan pembuat konten serta akun rekayasa saat pemilu, di mana isu substansial seperti kebebasan berpendapat dan reforma agraria digeser begitu saja oleh joget viral dan narasi gimik.
Kita lantang mempropagandakan lompatan digital, transformasi sistem , dan jargon kemajuan masa depan, padahal di saat yang sama nalar publik kita tetaplah nalar feodal kuno yang menyembah patronase, oligarki, dan dinasti politik.
Sementara di ruang akademis, politisasi gelar doktor serta kewajiban mengejar jurnal internasional membuat para peneliti sibuk mengejar metrik sitasi daripada menyelesaikan krisis agraria atau konflik ruang hidup rakyat di daerah mereka sendiri, mengabaikan ajaran Pendidikan Merdeka Ki Hajar Dewantara yang menuntut pengetahuan untuk memerdekakan batin dan memperkuat kedaulatan bangsa.
Falsafah berpengetahuan kita telah kehilangan dayanya untuk memberi arah pada gerak sejarah.
Pengetahuan di Indonesia hari ini tidak lagi digunakan untuk menangkap tenaga yang menggerakkan perubahan hakiki, melainkan direduksi menjadi sekadar tampilan laporan tunjangan kerja, laporan konsultan asing, dan retorika kecerdasan buatan yang tidak pernah menyentuh ruang batin serta realitas hidup rakyat.
Praktik ini tecermin ketika pemerintah menyewa konsultan manajemen multinasional asing untuk merancang kebijakan tata ruang dan transformasi ekonomi nasional, di mana rancangan megah di atas kertas tersebut sering kali tidak relevan dengan situasi sosial, struktur tanah maupun konflik agraria lokal sehingga berakhir pada penolakan keras oleh masyarakat adat dan petani di lapangan.
Kita mengabaikan pemikiran Soedjatmoko tentang pentingnya dimensi manusia dalam pembangunan, bahwa modernisasi tanpa kebudayaan lokal hanya melahirkan alienasi.
Setiap kali kita merasa telah menguasai suatu persoalan nasional dengan menggunakan kerangka analitis paling modern buatan luar, di saat itulah kita sesungguhnya semakin terperosok ke dalam labirin kebingungan.
Kita memadukan kecanggihan teknologi hipermodern dengan mentalitas penjilat kekuasaan, menciptakan sebuah masyarakat intelektual yang mahir secara teknis tetapi buta secara geopolitik dan terasing dari tanah airnya sendiri.
Mutasi ekonomi politik kapitalisme di Indonesia tidak lagi beroperasi sebagai ersatz capitalism atau kapitalisme semu menurut Yoshihara Kunio yang mengandalkan rente birokrasi konvensional. Ia telah bermutasi menjadi sistem tekno ekstraktif periferal.
Indonesia diagungkan di panggung dunia karena menguasai cadangan komoditas dan mineral kritis (Sulbar dan Sumatra) yang menjadi bahan bakar utama transisi energi serta industri teknologi global.
Namun, pola dasarnya tetap tidak berubah dari apa yang terjadi dua dekade lalu. Tidak ada sinergi yang dibangun antara pengolahan sumber daya alam tersebut dengan industri manufaktur nasional berbasis kerakyatan.
Pengabaian atas kedaulatan tanah air ini melanggar etika ekologi Nusantara kuno hamemayu hayuning bawana, yaitu prinsip menjaga kelestarian alam semesta.
Nilai tambah raksasa dari pengerukan bumi kita terbang ke pusat modal dunia dalam skema teori sistem dunia Immanuel Wallerstein yang menempatkan kita sebagai negara pinggiran, sementara masyarakat lokal di daerah hilirisasi hanya menuai kehancuran ekologis, pencemaran ruang hidup, dan rusaknya tatanan sosial.
Mutasi Ekonomi
Politik Kapitalisme di Indonesia tidak lagi beroperasi sebagai ersatz capitalism atau kapitalisme semu menurut Yoshihara Kunio yang mengandalkan rente birokrasi konvensional. Ia telah bermutasi menjadi sistem tekno ekstraktif periferal.
Indonesia diagungkan di panggung dunia karena menguasai cadangan komoditas dan mineral kritis (Sulbar dan Sumatra) yang menjadi bahan bakar utama transisi energi serta industri teknologi global. Namun, pola dasarnya tetap tidak berubah dari apa yang terjadi dua dekade lalu.
Tidak ada sinergi yang dibangun antara pengolahan sumber daya alam tersebut dengan industri manufaktur nasional berbasis kerakyatan. Pengabaian atas kedaulatan tanah air ini melanggar etika ekologi Nusantara kuno hamemayu hayuning bawana, yaitu prinsip menjaga kelestarian alam semesta.
Nilai tambah raksasa dari pengerukan bumi kita terbang ke pusat modal dunia dalam skema teori sistem dunia Immanuel Wallerstein yang menempatkan kita sebagai negara pinggiran, sementara masyarakat lokal di daerah hilirisasi hanya menuai kehancuran ekologis, pencemaran ruang hidup, dan rusaknya tatanan sosial.
Realitas ini terlihat benderang di kawasan industri pengolahan nikel Morowali, Pulau Obi, di mana di saat angka ekspor nikel meroket dan diagungkan dalam angka pertumbuhan ekonomi, nelayan lokal justru kehilangan mata pencaharian karena pencemaran laut oleh limbah tailing dan para pekerja lokal dihadapkan pada ketimpangan upah serta keselamatan kerja yang minim dibanding tenaga kerja asing. Serta 1001 wilayah lainnya, Kalimantan, bombana, Kolaka ? 2029 akankah Sulbar Mamuju merasakan penderitaan yang sama ?
Kondisi ini mempertegas posisi kita sebagai negara pinggiran yang sepenuhnya tergantung pada integrasi pasar internasional dan injeksi modal asing. Pertumbuhan ekonomi yang dibangga banggakan di atas kertas tidak bertumpu pada kekuatan modal atau industri dalam negeri yang mandiri, melainkan pada stabilitas rantai pasok global milik konsorsium luar. Dari proses ini lahir sebuah neo leisure class atau kelas ongkang-ongkang kaki bentuk baru sebagaimana pernah dikritik oleh Thorstein Veblen. Mereka terdiri atas aliansi politisi, birokrat, pialang teknokratis, dan pengusaha rente komoditas yang menumpuk kekayaan melimpah dari hubungan khusus dengan pusat kekuasaan. Kebijakan ekspor pasir laut dan kuota tambang yang terus diperpanjang untuk segelintir konglomerat berijin khusus, di saat wilayah pesisir serta pulau kecil terancam tenggelam, menjadi bukti betapa kelas ini tidak peduli pada pembentukan basis industri yang kokoh maupun penderitaan rakyat di tingkat akar rumput, selama mereka tetap mendapatkan bagian dari bagi hasil perampokan sumber daya nasional.
Geopolitik dan pertahanan konstelasi dunia hari ini telah berkembang menjadi perang dingin multidimensi yang jauh lebih berbahaya. Kekuatan dunia terbelah antara blok Barat yang mengendalikan standar keuangan, siber, dan aturan hukum internasional, melawan blok Eurasia yang menguasai fisik infrastruktur, rantai pasok komoditas, dan energi global. Indonesia berada di titik paling krusial sekaligus paling rentan dalam arena persaingan ini.
Sikap diplomasi luar negeri kita masih dihinggapi penyakit lama, yaitu pragmatisme tanpa doktrin strategis yang kokoh. Kita berulang kali mengklaim diri sebagai pemain netral yang bersahabat dengan semua pihak, padahal fakta strukturalnya menunjukkan bahwa kita sedang disandera dari dua bahkan banyak arah.
Ketergantungan ganda ini terlihat jelas ketika Indonesia berusaha menyeimbangkan investasi raksasa Tiongkok pada proyek kereta cepat dan tambang mineral di satu sisi, sambil di sisi lain tetap bergantung pada pembelian jet tempur Barat serta perangkat lunak intelijen milik sekutu Barat. Akibatnya, secara ekonomi komoditas kita terikat kuat pada konsorsium finansial Tiongkok dan BRICS, sementara secara arsitektur teknologi, keamanan, dan siber kita sepenuhnya tergantung pada ekosistem Barat, membuat posisi tawar diplomasi kita sering mendua dan mudah ditekan saat krisis geopolitik memanas.
Di lini pertahanan, kesalahan nalar daratan yang telah berlangsung sejak lama masih belum juga terobati. Walaupun narasi mengenai kedaulatan maritim sering digelorakan dalam pidato resmi, struktur anggaran, doktrin keamanan, dan penggelaran kekuatan kita masih terbelenggu oleh pola pikir kontrol teritorial darat.
Kita mengabaikan teori kekuatan laut Alfred Thayer Mahan dan kebesaran sejarah bahari Nusantara era Maluku, Gowa, Sriwijaya, Majapahit, yang menempatkan laut sebagai perisai utama kedaulatan. Padahal, perairan kepulauan kita memuat jalur penyempit laut atau choke points paling strategis di dunia yang saban hari dilalui oleh kekuatan militer dan kapal selam nuklir asing.
Krisis peretasan massal pada Pusat Data Nasional yang melumpuhkan layanan publik dan bandara, serta maraknya kapal asing yang mematikan sistem pelacakan otomatis saat menerobos Perairan Natuna, Data data kelautan bocor seperti peta alur pelayaran, situasi kadar garam, peta bawah laut tentu berguna bagi pergerakan kapal selam yang jarang te endus. Adalah cermin betapa tanpa dukungan arsitektur pertahanan maritim, kedirgantaraan, dan siber yang independen, kita menjadi bangsa yang gagah di dalam negeri untuk mengontrol dinamika domestik, tetapi ompong dan buta di lautan serta ruang siber di hadapan para raksasa dunia.
Invasi Ruang Batin sosial Spiritual
Jika dua dekade lalu masalah utama bangsa ini adalah ketidakcocokan antara konsep impor dengan ruang batin rakyat, maka hari ini ruang batin itu sendiri telah diinvasi, diacak acak, dan dikomodifikasi secara masif. Sebagaimana dijelaskan oleh Byung Chul Han mengenai psiko politik digital, kapitalisme modern kini menyusup langsung mengontrol kesadaran dan batin manusia.
Agama, tradisi, dan nilai spiritual autentik yang seharusnya menjadi benteng terakhir kemandirian bangsa telah direduksi menjadi alat legitimasi politik transaksional atau sekadar komoditas hiburan digital. Dalam kebudayaan Jawa kuno seperti Sastra Jendra Hayuningrat, puncak pengetahuan tertinggi adalah kemampuan menyucikan batin demi keselamatan dunia, namun hari ini kesucian batin itu dihancurkan oleh hasrat komersialisasi.
Hal ini tercermin pada maraknya konten keagamaan eksploitatif di media sosial yang mengejar jumlah penonton demi keuntungan materi, serta konsesi tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berpotensi merusak fungsi kritis lembaga keagamaan sebagai pengawal moral bangsa. Kesadaran kolektif masyarakat dipecah belah secara sistematis oleh industri rekayasa persepsi dan mesin propaganda algoritmik yang memelihara polarisasi buatan demi menjaga stabilitas kekuasaan elite.