2025-03-04 | Dibaca: 335
MAMUJU (malaqbi.com) PHK Massal yang dilakukan PT Srtiex mendapat respon dari berbagai pihak. Ketua PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya mengatakan Fenomena PHK massal buruh tersebut mestinya jadi perhatian serius oleh pemerintah dalam hal ini Mentri Ketenagakerjaan RI.
"Karna lebih dari 10 ribu buruh yang di PHK itu jelas akan mengancam peningkatan angka kemiskinan di Indonesia yang artinya kesenjangan sosial-ekonomi akan semakin melebar jika Pemerintah khususnya dalam hal ini Kemenaker tidak serius dan tidak bergerak cepat untuk segera mencarikan solusi," ungkap Sakti sapaan akrabnya, Senin 3 Maret 2025
Untuk itu, Sakti berharap kepada Presiden RI Prabowo Subianto khususnya Mentri Ketenagakerjaan RI agar betul-betul dapat mengambil langkah serius dalam menyikapi persoalan PHK Massal ini, dengan segera memastikan tersedianya lapangan kerja baru yang layak untuk para buruh yang telah menjadi korban PHK tersebut.
"Kemudian selain ketersedian lapangan kerja yang layak, kami juga berharap upah buruh harus dinaikkan hingga layak, jangan lagi ada buruh yang di upah oleh perusahaan baik itu swasta maupun BUMN dibawah aturan standar pengupahan (UMR),"pinta Sakti
Sementara itu, Amran HB yang merupakan salah satu akademisi Sulbar menyebut bahwa inilah konsekuensi yang mesti dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pasca diputuskannya kebijakan efisiensi oleh pemerintah.
"Ini baru satu kelihatan, saya kira kedepan akan lebih banyak lagi perusahaan yang akan melakukan hal yang sama akibat dampak efisiensi anggaran oleh pemerintah,"kata Amran
"Jangankan perusahaan PT Sritex yang memang pengadaan baju secara massal, Hotel Maleo saja melakukan pengurangan sampai 50 persen. itukan juga masuk kategori massal pengurangan karyawan. Bahkan beberapa perusahaan milik negara juga melakukan hal yang sama dan itu tidak tanggung-tanggung diatas 50 persen, di pemprov Sulbar terjadi pengurangan securty sekitar 50 orang, jadi memang dampak yang ditimbulkan daripada kebijakan ini akan berimplikasi pada persoalan-persoalan ekonomi."jelas Amran
"Dan kalau pemerintah tidak mampu mengimbangi kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran ini dengan kebijakan-kebijakan lain saya khawatir ini akan melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru dan berdampak terhadap peningkatan tingkat kriminal ditengah-tengah masyarakat. Jadi ada hubungan korelasi nantinya dengan semua pristiwa yang akan terjadi di tahun 2025 ini."demikian kata Amran (nas)
