Alasan Penggantian Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Dinilai Ngaco

Malaqbi.com | Redaksi

2024-07-07 | Dibaca: 44
MAMUJU (malaqbi.com) Penggantian Plt Kepala Keabangpol Sulbar yang dilakukan oleh Pj. Gunernur Sulbar mendapat respon dari publik, salah satunya Wakil Rektor IV Univeristas Tomakaka Mamuju, Hamdan Dangkang.

Pasalnya alasan penggantian kepala Kesbangpol tersebut lantaran dinilai tidak responsiif terhadap para demonstran. 
Hamdan Dangkang mengatakandiskursus yang berkembang di publik saat ini, khususnya di media sosial terkait dengan penggantian Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, sebenarnya adalah hal biasa dalam birokrasi dan itu adalah hal prerogatif seorang PJ.Gubernur yang ada.

"Meski demikian, penggantian tersebut harus tetap mengacu pada aturan yang ada, apalagi dasar alasan pergantian Plt. Kesbangpol dianggap lantaran Kesabangpol dianggap tidak responsif kepada berbagai aksi yang dilakukan oleh para pendemo, yang dilakukan di kantor Gubernur, alasan inikan Ngaco,"ujar Hamdan, Minggu 7 Juli 2024


"Karena sejatinya setiap aksi yang dilakukan di area kantor Gubernur, itukan punya SOP dan dari sisi penanganan keamanannya bukan tupoksi dari Kesbangpol tapi ada di instansi POLRI dan penyampaian surat aksi yang disampaikan ke Polri tentunya surat pasti akan ditembusi ke Kesbangpol untuk selanjutnya akan dicermati dan kembali akan koordinasikan dan diteruskan ke OPD terkait sesuai isu aksi untuk menyiapkan bahan respon sekaligus permintaan untuk hadir merespon langsung di tempat aksi, Bukankah hal ini bukan sebagai bentuk responsif dari Kesbangpol..?,"sambung Hamdan

"Kalau gaya Pj. Gubernur yang dipakai seperti ini dalam mengevaluasi bawahannya bisa jadi semua Pimpinan OPD habis diganti hanya berdasarkan masukan para pendemo,"ucapnya

Lebih lanjut disampaikan, mekanisme evaluasi tentunya sangat jelas, apalagi sekarang tinggal tersisa 4 bulan lagi akan memasuki hari pencoblosan Pilkada serentak dimana Kesbangpol punya peranan penting dalam kesuksesan hajatan tersebut.

"DPRD Provinsi Sulbar seyognya tidak boleh tinggal diam, mereka wajib melaksanakan fungsi pengawasannya untuk meminta jawaban alasan sebenarnya proses pergantian tersebut, apakah sudah sesuai mekanisme yang ada atau tidak."tegas Hamdan (Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer