Demo Aliansi OKP Se Sulbar Tolak Kenaikan BBM, DPRD Masih Kosong
Rabu, 04 April 2012, Pukul: 16:04:04
Mamuju (malaqbi.com) - Sebagai bentuk aksi lanjutan, sekitar pukul 10 siang tadi ratusan
mahaiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi
Organisasi kepemudaan (OKP) Se sulbar, kembali menggelar aksi unjuk
rasa, terkait penolakan atas rencana pemerintah pusat untuk menaikkan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal bulan april mendatang. Aksi
penolakan itu dimulai dari jalan ahmad kirang mamuju menuju kantor
gubernur provinsi sulawesi barat.
Setelah ratusan mahasiswa
tiba dikantor gubernur, aksi tersebut lalu dilajutkan ke kantor DPRD
Sulbar. Sama seperti Aksi yang dilakukan sebelumnya, mahasiswa ingin
bertemu dengan Anggota DPRD Sulbar untuk hearing dan sekaligu meminta
agar pihak legislative dapat membuat rekomendasi secara kelembagaan
kepada pemerintah pusat terhadap penolakan rencana kenaikan BBM itu, Namun pengunjuk rasa ini menyayangkan, karena tidak satupun anggota
DPRD yang berada dikantor mewah tersebut. Bahkan pintu masuk ruangan
gedung dikunci dengan rapat dan dijaga oleh puluhan aparat kepolisian
resor mamuju dan satua polisi pamong praja Provinsi Sulawesi barat.
Dari kondisi ini, kembali memicu kemarah mahasiswa, hingga mahasiswa
kembali nyaris bentrok dengan aparat kepolisian saat ratusan pengunjuk
rasa ini berusaha menorobos masuk kedalam ruangan gedung DPRD Sulbar .
Setelah beberapa saat kemudian, mahasiswa yang tidak berhasil masuk
kedalam gedung terhormat itu, lalu sejumlah mahasiswa melakukan aksi
coret terhadap dinding-dinding kantor perwakilan rakyat tersebut. Hal
itu dilakukan sebagai wujud kecamannya terhadap kinerja DPRD Sulbar yang
tidak kunjungan menemui pihak mahasiswa untuk berdiskusi mengenai
rencana kenaikan BBM oleh pemerintah pusat pertanggal 1 April mendatang
“Kawan-kawan ini membuktikan betapa bobroknya Anggota DPRD kita, yag
selama ini menikmati fasilitas mewah digedung ini. Namun apa yang
terjadi, beberapa kali kita mendatangi kantor mewah ini, akan tetapi tak
satupun dari mereka yang mau menemui kita. Ini membuktikan bahwa para
legislator, tidak sama sekali memperlihatkan kepeduliannya kepada
masyarakat Sulawesi barat”, Tegas Koordinator lapangan, Muhammad ichsan
Hidayat, Kamis (22/03/2012).
Mereka menilai, Anggota DPRD Sulbar
hanya menikmati fasilitas mewah di gedung terhormat itu, tanpa berfikir
untuk menemui mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya.
Karena belum dapat bertemu langsung dengan Anggota DPRD Sulbar, aksi
lanjutan yang digelar oleh mahasiswa aliansi OKP Se sulbar ini
dilanjutkan ke Hotel d’MALEO Mamuju. Karena pada waktu bersamaan,
sejumlah anggota DPRD berada di tempat tersebut , dalam rangka mengikuti
agenda kunjungan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi Republik Indonesia. Massa aksi yang secara langsung menerobos
kedalam halaman hotel demaleo ini, kembali dihalau puluhan anggota
kepolisian resor mamuju dan sejumlah satuan polisi pamong praja.
Akibatnya , Mahasiswa dan aparat kepolisian kembali saling dorong, dan
nyaris menimbulkan bentrok. Dalam kesempatannya, koordinator aksi
Muhammad Ichsan hidayat menegaskan aksi yang dilakukan dihotel demaleo
mamuju ini adalah penolakan rencana pemrintah pusat untuk menaikkan
harga bahan bakar minyak (BBM).
Dalam lanjutan orasinya ia juga
menyampaikan, bahwa aksi tersebut dilanjutkan dimaleo karena DPRD tidak
berada dikantor. Bahkan dalam aksi mereka, ratusan mahasiswa ini ingin
mengusir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI, yang saat itu masih berada dalam ruangan demaleo hotel mamuju.
“Kami minta agar Anggota DPRD Sulbar yang berada dalam hotel ini dapat
keluar menemui kami. Kalau memang didalam ada menteri maka kami pun
ingin bertemu dan ingat kami tidak menginginkan menteri tersebut berada
disulbar. Usir menteri itu”, Ungkap dengan sorak oleh sejumlah pengunjuk
rasa.
Semenetara itu, dalam kondisi saling dorong antara aparat
kepolisian dan massa mahasiswa, secara langsung diambil alih oleh Kepala
Kepolisian resor (kapolres) mamuju. Dalam kesempatannya, Kapolres
Mamuju AKBP Darwis Rincing, melakukan negosiasi dengan pihak pengunjuk
rasa, dengan memberi tawaran, bahwa pihak kepolisian dapat memfasilitasi
mahasiswa untuk bertemu langsung dengan pihak DPRD pada hari senin
mendatang
“Tenang tenang, adik-adikku mahasiswa. Saya
apresiasi perjuangan adik-adik. Namun didalam tidak ada Anggota DPRD
Sulbar. Ini kiegiatannya Pemerintah Provinsi Sulawesi barat terkait
kunjungan menteri. Jadi, saya akan melakukan upaya untuk mempertemukan
adik-adik dengan Anggota DPRD Sulbar. Tapi mungkin itu baru bias
dilakukan pada hari senin mendatang. Kalau bias nanti kita upayakan
pukul 10 atau 11 siang,”Kata kapolres dalam kesempatannya bernegosiasi
dengan mahasiswa.
Dari upaya Tersebut, maka mahasiswa pun sepakat
atas upaya pihak kepolisian, Namun pihak Mahasiswa meminta, jika
legislator sulbar tidak menemui Aliansi OKP Se sulbar, maka pihak
kepolisian harus bertanggung jawab atas aksi susulan yang akan dilakukan
oleh mahasiswa tersebut.
“Kami sepakati itu pak. Tapi kami
minta agar pihak kepolisian dapat menjamin agar kami dapat bertemu
dengan pihak DPRD Sulbar untuk menyampaikan aspirasi kami. Dan kami
minta agar keplosian dapat menyampaikan kepada anggota DPRD Sulbar agar
yang hadir tidak dalam jumlah yang sedikit," Harap pengunjuk rasa Kepada
Kapolres Mamuju. (Azhari/mlc)