Suraida Suhardi: Ada Ketidakberesan Panitia Seleksi Balon Pilkades

Ratusan massa Aliansi Masyarakat Desa Bersatu, protes tim seleksi Balon Kepala Desa


Panji Wijaya | Reporter

Bukan Manusia Millenium, namun namanya terobsesi dari Super Hero Indonesia, Panji Manusia Millenium.
"Manusia harus memposisikan dirinya sebagai manusia"PW
2017-12-12 | Dikunjungi: 82 Kali
MAMUJU (malaqbi.com) Ratusan orang yang mengatas namakan, Aliansi Masyarakat Desa Bersatu, Senin 11 Desember 2017, mendatangi Gedung DPRD Mamuju. Massa aliasnsi ini yang berangkat dari Tribun Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, menyusuri Jalan, Abd Wahab Asasi menuju Kantor DPRD Mamuju, menyampaikan orasi secara bergantian. 
Dalam orasinya tersebut, mereka melayangkan protes kepada tim seleksi Bakal Calon (Balon) Kepala desa, yang ada di tingkat Kabupaten. Selain itu, juga mendesak kepada DPRD Kabupaten Mamuju untuk segera menggunakan hak interplasi dan hak angketnya untuk melakukan investigasi tahapan seleksi bakal calon kepala desa yang dianggap cacat hukum dan tidak prosedural. 
"Kami meminta kepada dewan untuk segera menghentikan seluruh tahapan pelihan kepada desa yang berlangsung, dan kami meminta untuk dilakukan tes ulang dan tes terbuka,"ungkap salah seorang masyarakat yang tergabung dalam Aliansi tersebut, saat berada di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mamuju.

Sementara itu Ketua DPRD Mamuju, Siti Suraida Suhardi, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, menilai bahwa aksi unjuk rasa tersebut sah-sah saja, pasalnya ia juga menilai bahwa mekanisme seleksi calon kepala desa terdapat kejanggalan. 

"Terkait denga demo hari ini, sah sah saja menurut saya. Karena memang ada ketidakbersesan pantia Pilkades. Untuk itu diminta transparansi dari kepanitiaan. Kalau prosesnya jelas pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti ini,"ucap Politisi Demokrat ini. 

Olehnya untuk menindak lanjuti tuntutan masyarakat yang tergabung dari 11 Desa itu, pihak DPRD Mamuju, akan menggelar pertemuan bersama pihak terkait. 

"Pada rapat yang lalu sudah kami wanti-wanti, jikalau ada ketidak puasan warga terhadap keputusan hasil seleksi di desa, maka siapa yang akan bertangung jawab? , syukur-syukur kalau tidak terjadi disabilitas situasi politik di tingkat desa."cetus Suraida. (Nas)
Copyright @2011-2016 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer