Sulbar Raih WTP Meski Masih Terdapat Banyak Masalah

Foto: Bersama Staf Ahli Bidang Keuangan BPK RI Drs Barlean Suwondo denan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar serta Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangarra pada rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar


Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2017-06-07 | Dikunjungi: 135 Kali
MAMUJU (malaqbi.com) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu 7 Juni, menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas laporang keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016.

Selaku pimpinan rapat paripurna istimewa, Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangarra menyampaikan ucapan terima kasih terhadap BPK RI dan BPK RI Sulawesi Barat yang telah menyelesaikan audit terhadap Lapoan Keuangan Pemeintah Daerah (LKPD) provinsi Sulawesi Barat tahun 2016.

"Pelaksanaan audit terhadap pemerintah provinsi sulawesi barat meruakan upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan melayani melalui trasparasi dalam pengelolaan keuangan daerah,"ucap Andi Mappangarra

Sementara itu ditempat yang sama Staf Ahli Bidang Keuangan BPK RI Drs Barlean Suwondo menyampaikan, pemeriksaan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk membeikan opini terhadap LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

Diantaranya, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektifitas sistem pengendalin interen, dan, kepatuhan terhadap peraturan undang-undang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian pemerinath Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk ketiga kalinya.

"Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang peluh mendapat perhatian, diantaranya, laporan keuangan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memadai, pengelolaan persediaan pada RSUD Provinsi Sulbar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Dinas Pendidikan tidak tertib, dan proses serah terima dan prasarana hasil pengalihan urusan pemerintahan kenkuren belum dilaksanakan."jelasnya (**)

Copyright @2011-2016 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer