Sugianto: Toko Moderen Yang Tidak Memiliki Izin Akan Di Tutup

Foto: Wakil Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto saat menerima tuntutan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait toko moderen di Mamuju


Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2017-03-20 | Dikunjungi: 110 Kali
MAMUJU (malaqbi.com) Keberadaan pasar moderen di Kabupaten Mamuju mengundang reaksi kepada para pedagang kaki lima dan mahasiswa, Hal itu ditandai dengan adanya unjuk rasa ke Gedung DPRD Mamuju pada Senin, 20 Maret.

Sekitar 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Cabang Mamuju bersama para pedagang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Mamuju, meminta stop pembangunan toko moderen di Mamuju, serta pemberian batasan waktu operasi bagi toko moderen tersebut.  

Usai menyampiakna orasi tuntutan secara bergantian, mahasiswa bersma sejumlah pedagang tersebut di arahkan ke lantai dua Gedung DPRD Mamuju untuk dilakukan dilaog bersama sejumlah anggota Dewan Mamuju.

Namak hadir pada ruangan itu Wakil Ketua DPRD Mamuju H Sugianto memberikan penjelasan terkait tuntutan para massa tersebut. Sugianto menjelaskan pada dasarnya pihaknya telah menindaklanjuti tuntutan mahasiswa tersebut.

"Alhamdulillah kita sudah berkomunikasi sekalipun adik-adik kita mahasiswa terlanjur memecahkan kaca tapi itu adalah sebuah dinamika. Yang pasti dengan pertemuan hari ini, insya Allah lembaga ini akan tetap konsisten memperjuangkan, mengakomodir apa yang menjad harapan teman-teman,"ucap Sugianto

DPRD Mamuju telah melakukan pembentukan Pansus bahkan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Besok atau luasa akan dilakuakn pemanggilan ulang kepada OPD terkait untuk mengkeroscek sedetail apa kerja mereka,"ujarnya

Lanjut ia menyampaikan, jika pihak DPRD Mamuju turun ke lapangan melakukan verifikasi secara langsung dan terdapat diantara toko mederen tersebut tidak sesuai prosedural maka akan dilakukan pemberhentian operasi bagi toko moderen tersebut.

"Satu catatan, bahwa kalau kami turun melakukan verifikasi secara langsung dan ternyata ada diantara pasar moderen itu tidak memiliki izin sesuai yang ditentukan maka mohon maaf kalau DPRD yang melaukan segel terhadap pasar moderen itu,"tegas Sugianto

Sementara itu, Komisi 1 DPRD Mamuju Syamsuddin menyampiakan hasil pendalaman yang di lakukan DPRD terkait izin operasi toko moderen tersebut, sejumlah toko mderen di Mamuju tidak memiliki izin.

"Kami bersama telah melakukan rapat yang menghadirkan Kabag ekonomi Kabupaten Mamuju, Kabag Perdagangan, dan pihak terkait lainnya, yang pertama kami menilai pemberian izin  berdasarkan peraturan Menteri,"Jelas Syamsuddin

Lanjut ia menyampaikan, "Kami sudah merekomendasai bahwa pemberian izin pembangunan toko moderen di Mamuju yang udah di keluarkan oleh Pemda harus di evaluasi. Berikan kami kesempatan untuk melanjutkan Pansus pembahsan kami bersama OPD, karena ini belum final, belum ada lahir rekomendasi untuk di sampaikan ke Pemda,"ujarnya. (**)   

Copyright @2011-2016 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer