Rahmat Idrus:Pasal Penghinaan Terkesan Abaikan Putusan MK

Malaqbi.com | Redaksi

2021-06-11 | Dibaca: 119
MAMUJU (malaqbi.com) Terkait adanya pasal hukuman bui bagi yang menghina Presiden hingga DPR dalam RUU KUHP, menuai kritik dari Yayasan Lembaga hukum Indoensai (YLBHI). Seperti yang dilansir di media dw.com Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan bahwa pasal penghinaan di RUU KUHP melanggar hak kebebasan pendapat setiap orang.

"Ini aneh banget sih,"Kata Ketua YLBHI Asfinawati kepada wartawan, Selasa 8 Juni 2021. Asfinawati mengatakan pasal itu menunjukkan kalau pemerintah dan DPR antikritik. Menurutnya hal itu juga tak sesuai UUD 1945. 

"Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah antikritik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau ga boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi," ujarnya.

Sementara Akademisi Mamuju, DR. Rahmat Idrus SH, menilai bahwa kemunculan pasal hukuman bui bagi yang menghina presiden hingga DPR dalam RUU KUHP tersebut dinilai merupakan tindakan yang tak menjalankan putusan Mahkama Konstitusi (MK). 

"Sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),"ungkap Rahmat kepada malaqbi.com, Jumat 11 Juni 2021 di Mamuju

Adapun pasal-pasal yang dihapus dalam KUHP kata Rahmat, dintaranya Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

"Pada 4 Desember 2006, berdasarkan Putusan MK 013-022/2006 (hal. 62), pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga membuat pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi,"jelas Rahmat

Menanggapi bahwa pasal tersebut ada yang menilai bahwa pemerintah dan DPR terkesan sudah antikritik, Rahmat tak ingin terburu-buru memberi komentar, kata dia justru  prihal tersebut merupakan wewenang DPR. 


"Saya tidak mau menyimpulkan secara sepihak, karena yang membahas RUU ini kan DPR, seharusnya mereka tahu itu putusan MK,"pungkas Rahmat (Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer