PMII Mamuju Tolak Rencana Revisi Undang-Undang Tentang KPK

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2019-09-10 | Dibaca: 155
MAMUJU (malaqbi.com) Merespon tekait berhembusnya isu bahwa DPR RI akan melakukan revisi terkait undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menuai banyak keritik, tidak hanya dari masyarakat umum, mahasiswa pun menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan rencana revisi undang-undang tersebut.

Sekitar 50 massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, hari ini di perempatan Jl Tambayako menggelar aksi damai sebagai bentuk penolakan atas rencana revisi undang-undang tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa aksi membuat keranda mayat sebagai simbol mati nya kekuatan KPK serta membentangkan spanduk kain hitam yang bertuliskan "Turut berduka cita atas wafatnya jiwa anti korupsi", #rip KPK 2003-2019.

Dikatakan Ketua Umum PMII Mamuju, Muhammad Hassanal, dalam hasil kajian para akademisi dan sahabat-sahabat pergerakan, melahirkan sebuah kesimpulan bahwasanya dalam hal ini undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 direvisi makan akan besar potensi lemahnya kekuatan KPK dalam memberantas korupsi.

"Sehingga dalam tuntutan aksi kami hari ini yang pertama, menolak pelemahan KPK, yang kedua, meminta DPR RI untuk menghentikan rencana perubahan Undang-Undang KPK yang dilakukan secara tergesa gesa dalam akhir masa periode 2014-2019, dan yang ketiga, meninta DPR RI untuk jangan meloloskan calon pimpinan KPK yang sudah jelas track record nya (pernah mencederai atau menghalangi pemberantasan korupsi."jelas Anal sapaan akrab nya

Sementara itu, seperti yang dilansir Detik.com Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry belum menerima surat presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Herman menekankan pembahasan revisi UU KPK tidak bisa dilakukan tanpa surpres Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi bicara revisi UU KPK, sampai hari ini saya sebagai pimpinan Komisi III belum tahu. Apa iya barang itu ada? Barang itu ada kalau ada surpres dari presiden (Jokowi). Sampai malam ini tidak ada tuh (supres)," kata Herman kepada wartawan, Senin (9/9/2019). (*)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer