Perlindungan TKI: Saatnya Memanusiakan Manusia



|

2016-01-27 | Dikunjungi: 1203 Kali

Data BPS tahun 2014 menunjukkan jumlah pencari kerja terdaftar (1.295.149), lowongan kerja terdaftar (816.505) dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja (625.187), berarti masih adanya gap antara supply demmand yang terkait dengan tenaga kerja dan lapangan kerja di Indonesia. Sementara itu, perbandingan penduduk miskin desa (13,76%) dan kota (8,16%), serta garis kemiskinan yang diukur dari rerata pendapatan per kapita penduduk per bulan antara desa (Rp 296.681) dan kota (Rp 326.853), menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk Indonesia. Sedangkan, komposisi tenaga kerja Indonesia 2014 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja (114,630,000) dan menganggur (7,240,000), yang berarti masih adanya tenaga kerja yang belum terserap di pasar kerja Indonesia. Hal tersebut yang menjadi salah satu pemicu bagi seseorang untuk bekerja di luar negeri yang disebut sebagai pekerja migran atau TKI.

Pahlawan Devisa Negara
Jasa pengiriman uang (remitansi) TKI memberikan sumbangan terhadap pemasukan bagi negara sekitar Rp 77,47 triliyun pada tahun 2014 (Bank Indonesia). Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa TKI sebagai Pahlawan Devisa Negara. Berdasarkan negara penempatan, remitansi TKI tertinggi berasal dari TKI yang bekerja di negara-negara penempatan di kawasan Asia Pasifik (Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Macao, Australia, Selandia Baru) sebesar USD 3.443 juta; kawasan Timur Tengah dan Afrika (Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Yordania, Mesir, Siprus, Sudan) sebesar USD 2.138 juta; kawasan Amerika sebesar USD 516 juta; dan kawasan Eropa (Belanda, Italia, Jerman, Inggris, Perancis, Spanyol) sebesar USD 100 juta.

Remitansi TKI yang masuk ke tanah air cenderung berpotensi meningkat, karena remitansi TKI tersebut belum terhitung yang dikirim melalui jasa Wesel Pos, Western Union maupun pengiriman jasa perorangan lainnya. Potensi remitansi yang dapat dikirimkan TKI dari luar negeri sangat besar. Namun, masih belum dapat seluruhnya tercermin dari pengiriman uang melalui lembaga resmi yang ada. Hal itu karena masih rendahnya pengetahuan para TKI dalam penggunaan layanan jasa keuangan. Juga, sistem pengiriman uang yang digunakan TKI masih banyak yang melalui jaringan informal seperti penitipan melalui teman, melalui jasa pengiriman uang non-resmi, toko atau jasa perorangan. Pada umumnya TKI berasal dari daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh perbankan, dimana tingkat kepercayaan TKI terhadap lembaga keuangan resmi masih rendah, sehingga transaksi keuangan melalui jalur perbankan masih dianggap rumit bagi TKI.

Tata Kelola Perlindungan TKI
Menjadi TKI bukanlah hal yang mudah, karena diperlukan berbagai tahapan untuk bisa berangkat dan bekerja di luar negeri yang memiliki perbedaan budaya. Ketimpangan antara permintaan tenaga kerja dengan pasar kerja di Indonesia merupakan salah satu triger seseorang memutuskan untuk menjadi TKI, baik secara legal maupun ilegal. Selain itu, masih banyaknya TKI yang bermasalah di negara tempat bekerja. TKI bermasalah bukan hanya yang berangkat ilegal atau tanpa dokumen resmi, namun juga TKI yang bekerja legal dan mengalami kasus di negara tujuan sehingga terpaksa dipulangkan ke Indonesia.

Jumlah TKI bermasalah yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang, di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang (Kemenko PMK, 2015). Jumlah TKI di luar negeri sekitar 6,2 juta orang, baik legal maupun ilegal. Mayoritas tenaga kerja ilegal bekerja di Malaysia, yaitu 1,2 juta orang, dan lainnya bekerja di Korea, Timur Tengah, Taiwan, dan Hong Kong (BPN2TKI, 2014). Pemerintah menargetkan 1,8 juta TKI bermasalah di luar negeri dapat dipulangkan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perlindungan TKI berupa grand desain kebijakan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga maupun dengan Pemerintah Daerah, karena sejatinya baik TKI legal maupun ilegal semuanya adalah warga negara Indonesia.

Revolusi Mental Ketenagakerjaan
UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 mengamanatkan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang menegaskan bahwa negara melalui pemerintah berkewajiban untuk memberikan lapangan kerja bagi warganya. Namun, di tengah kondisi perlambatan ekonomi global yang juga melanda Indonesia, masih adanya keterbatasan pasar kerja di dalam negeri. Migrasi merupakan pilihan hak warga untuk mendapatkan penghidupan lebih baik, karena di negeri sendiri memiliki faktor keterbatasan lapangan kerja.

Revolusi Mental Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Hanif Dhakiri) dengan tagline Saatnya Memanusiakan Manusia merupakan salah satu bentuk pembenahan sistem, organisasi, kebijakan maupun sumber daya secara menyeluruh di bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelayanan yang tujuannya untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini mengusahakan agar setiap orang mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh upah yang layak, serta kehidupan yang layak. Berkaitan dengan pelayanan TKI, yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah membuat call center yang bisa dihubungi 24 jam untuk masyarakat yang membutuhkan informasi soal ketenagakerjaan termasuk TKI, membuat sistem informasi dan sistem jaringan kerja sampai ke daerah yang bisa terkoneksi ke Dinas Ketenagakerjaan tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk penanganan karut marut permasalahan TKI.

Apabila karut marut tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dapat ditangani dengan baik, maka akan membawa dampak positif berupa meningkatan neraca volume remitansi. Bahkan jika neraca pembayaran baik, maka dampaknya kurs menjadi baik bagi perekonomian nasional. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah migrasi adalah hak asasi manusia, bukan sekadar remitansi. Negara berperan hadir dengan memberi kepastian dan perlindungan secara keseluruhan proses migrasi sejak orang keluar rumah hingga kembali lagi ke rumah. Kehadiran negara di setiap tahapan bermigrasi dengan memberikan kepastian maupun perlindungan dalam keseluruhan proses bekerjanya orang ke luar negeri. Migrasi dapat menjadi pilihan aman dan baik bagi warga negara yang menghendakinya, dimana negara akan memastikan dan melindungi pilihan warganya dengan sebaik-baiknya, sekaranglah bagi negara untuk Saatnya Memanusiakan Manusia.

Harry Yulianto
Akademisi STIE YPUP Makassar


Copyright @2011-2016 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer