Pemprov Sulbar Teken MoU Bidang Datun Bersama Kejati Sulbar

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
Advertorial
2020-01-23 | Dibaca: 50
MAMUJU (malaqbi.com) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, DPRD Sulbar, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mamuju, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar (Kanwil Kemeneg Sulbar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulbar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar, membangun kerjasama dalam penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Bukti kerjasama tersebut, tertuang dalam Memorandum Of Understanding  (MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Kajati Sulbar Darmawel Aswar, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Danlanal Mamuju La Ode Jimmy H.R, Kakanwil Kemenag Sulbar, Mufli B. Fatta, Kepala BNN Sulbar Brigjen Pol. Kenedy dan Kepala BPKP Sulbar Hasoloan Manalu, di ruang Auditorium lantai 4  Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 23 Januari 2020.

Ali Baal Masdar mengatakan, adanya kerjasama tersebut ia menyakini akan membakar semangat untuk menunaikan tanggungjawab kepada diri masing-masing, baik kepada bangsa dan negara, serta kepada Tuhan yang maha kuasa.

Pria yang akrab disapa ABM itu, berharap dengan adanya kerjasama tersebut, Sulbar menjadi provinsi malaqbi, yang mampu Mellete Diatonganan (Meniti Di atas Kebenaran).

Kajati Sulbar Darmawel Aswar menyampaikan, kerjasama tersebut sangat penting sebab untuk mengikat sinergitas, antara Pemprov Sulbar dengan instansi vertikal lainnya, dalam penanganan permasalahan bidang datun yang ada di Sulbar.
"Ini menjadi penting, karena memang datun ini menjadi primadona saat ini untuk penyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah,"ungkap Darmawel.

Menurut Darmawel, bidang Datun tentu memiliki peran yang melibatkan dalam setiap kegiatan, terutama dalam menyangkut aset-aset di Sulbar.

"Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti penertiban aset-aset tentu kita berkoordinasi dengan Pemprov, serta melakukan antisipasi terhadap hal-hal mana saja yang kira-kira mendatangkan masalah khususnya perdata,"kata Darmawel.

Darmawel berharap, Pemprov Sulbar dan instansi vertikal  akan bisa bekerjasama yang lebih intens dengan Kejati, sebab pada prinsipnya kejaksaan menyelesaikan masalah-masalah dari kedua bela pihak, untuk kepentingan mereka juga.

Pada prinsipnya, Darmawel menyampaikan, pemberian pelayanan Datun tersebut tidak ada biaya sepeserpun yang akan dikeluarkan oleh instansi manapun alias gratis.

"Layanan ini gratis, sebab sesunggunya yang diberikan adalah pertimbangan hukum, yang sifatnya menyampaikan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk surat atau lisan,”urai Darmawel.

Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraini Anwar, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Djamila, para Pimpinan OPD lingkup Sulbar serta undangan lainnya. (HMS/*)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer