Muhammadiyah Sulbar Juga Tolak RUU Omnibus Law CILAKA

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2020-02-01 | Dibaca: 329
MAMUJU (malaqbi.com) Tak hanya di pusat. Muhammadiyah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, ternyata juga ikut menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA).

Kepada malaqbi.com, Ketua Pimpinan Wilayah Muhmammadiyah (PWM) Provinsi Sulbar, Wahyun Mawardi, S.Ag.,M.Pd, mengatakan, pada prinsip nya bahwa Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah itu yang tidak merugikan masyarakat kecil.

"Dengan konsep mengilangkan Analisi Dampak Lingkungan (amdal), dan IMB itu, memang mungkin secara sepintas kita bisa mengatakan menguntungkan masyarakat, tapi itu jauh lebih bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha besar,"jelas Wahyun

Wahyun mengkhawatirkan RUU Omnibus Law CILAKA ini, didesain sekedar untuk menjadi pintu masuk dan demi kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam Indonesia.

"Konsep seperti ini tentunya kami menolak, apalagi ini seolah-olah tidak di publikasi dan tersosialisasi lebih dalam ke masyarakat. Hal seperti ini sebaiknya dilakukan kajian- kajian akademik yang melibatkan mahasiswa atau perguruan tinggi,"ujar Wahyun.

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa di struktur organisasi Muhammadiyah, memang ada Majelis Hukum dan Ham, itu yang senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap rancangan-rancangan undang-undang.

"Di Muhammdiyah itu disamping sebagai tugas dakwah amar ma ruf nahimunkar, salah satunya adalah jihad konstitusi. Jadi memang ada majelis di Muhammadiyah yang bertugas untuk senantiasa mengkeritisi atau mempelajari rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah."cetusnya. (Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer