Muhammad Idris Berharap KPID Sulbar Gagas Penyusunan Perda Penyiaran

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
Advertorial
2019-08-12 | Dibaca: 56
MAMUJU (malaqbi.com) Dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, kita perlu mendorong adanya ketentuan, yang mengatur dan menata keberadaan lembaga penyiaran, dengan melihat perkembangan dan peluang usaha. 

Demikian yang disampaikan Muhammad Idris kepada Komisioner Komisi Penyiaran Indonesai Daerah (KPID) Sulbar saat bertandang ke ruanga kerjanya, Senin 12 Agustus 2019 

Selain itu kata Idris, lembaga penyiaran berlangganan (TV Kabel), atau lembaga penyiaran secara umum di daerah ini, belum memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai pedoman penataan penyiaran selain UU Nomor 32 Tahun 2003.

"Kita sangat berharap, KPID dapat mendorong dan bekerjasama dengan Biro hukum Pemprov Sulbar. Untuk mengagas pembentukan Perda Penyiaran,"ujarnya

Tak hanya itu, Lebih lanjut Idrsi menyarankan kepada masing-masing Komisioner KPID Sulawesi Barat untuk melakukan studi ke daerah lain, yang telah memiliki Perda penyiaran, untuk nantinya akan dirancang bersama, sebagai upaya mendorong kemajuan dan menjawab tantangan penyiaran.

“Silahkan KPID Sulbar melakukan studi di daerah lain yang sudah memiliki Perda penyiaran, kita akan godok bersama demi kemajuan dan menjawab tantangan perkembangan dunia penyiaran saat ini yang tumbuh dan berkembang saat ini adalah aset daerah yang perlu dipelihara,"ungkapnya

Sementara itu Ketua KPID Sulbar April Ashari Hardi, sangat menyambut baik instruksi langsung Sekprov Sulbar itu, dimana keberadaan lembaga penyiaran cukup memberi harapan dan perlu pengaturan melalui Perda.

"Hasil pemantauan kami, terdapat kurang lebih 200 Lembaga Penyiaran, inilah pentingnya literasi media, dan mendukung lahirnya Perda agar kita dapat menghadapi overload information di era Revolusi 4.0," ungkap Ashari.

Selain itu ia juga menegaskan, bahwa Perda penyiaran memang menjadi salah satu dari program kerja KPID, khsususnya di Bumi Manakarra.

"Kami akan mengajak seluruh stakeholder penyiaran, DPRD Provinsi dan Biro Hukum Pemprov, untuk bersama-sama mengodok perda penyiaran ini, sesuai yang disampaikan sekprov, Ini semangat baru dan menjadi pemacu kerja KPID,"ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Koordinator Bidang Pengawasan isi siaran Busran Riandhy, yang juga mengakui tentang pentingnya Perda penyiaran, untuk menata dunia penyiaran di Sulawesi Barat, dalam menjunjung tinggi nilai budaya, masih sedikit lembaga penyiaran yang menayangkan program siaran dalam bahasa dan budaya Mandar.

"Selain itu, masih ditemui banyak pelanggaran pada pemenuhan durasi penanyangan program lokal sehingga LP wajib menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling sedikit 10% dari seluruh waktu siaran per hari,"ungkap Busran.

Lebih lanjut, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMI Makassar ini, mengharapkan dalam muatan Perda nantinya, terdapat klausul yang mengatur perluasan jaringan antar Kabupaten bagi LP yang memiliki IPP tetap.

"Pengabungan LPB menjadi suatu badan usaha, hak dan kewajiban LP serta menjadikan LP sebagai salah satu sumber pendukung peningkatan pendapatan asli daerah,"tutupnya.
Untuk diketahui, hadir pada kunjungan itu diantaranya Bidang Perizinan KPID Sulbar Urwa, Kabid Infokom Publik Dinas Kominfo dan Persandian, Sudarso Din, dan Kasi Pengelola Komunikasi Publik, Imelda Adhi Yanthy.(Humas KPID/Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer