LAK Sulbar: Pemerintah Jangan Paksakan Hasrat Sahkan RUU Omnibus Law

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2020-02-07 | Dibaca: 215
MAMUJU (malaqbi.com) Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muslim Fatillah Azis, turut menyampaikan penolakan secara tegas terkait rencana pemerintah untuk menerbitkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. 

"LAK Sulbar menolak keras RUU Cilaka tersebut, karena sangat berpotensi menyengsarakan rakyat kecil khususnya petani, nelayan dan buruh,"ujarnya
Muslim menilai pemerintah telah sewenang -wenang membuat aturan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah justru cenderung mengakomodir kepentingan para pemodal

"Kami mendesak agar pemerintah tidak memaksakan hasratnya untuk mengesahkan RUU cilaka tersebut,"tegasnya

Muslim mengatakan, penolakan terhadap RUU Omnibus Law tersebut, sebab dinilai tidak trasnparansi dalam pembahasannya, dan tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi dari stakeholder atau publik, namun secara tiba-tiba akan menyerahkan ke DPR untuk di sahkan. 

"Itulah mengapa harus ditolak karena tidak pernah ada uji publik dengan telaah draf RUU Cilaka tiba-tiba mau diserahkan ke DPR dan segera disahkan,"ucapnya

Lebih lanjut Muslim mengatakan, dari draf siluman yang beredar sangat terkesan menindas nelayan kecil, mereka dipaksa untuk mengurus perizian, dilain sisi para nelayan besar dari negara asing dimudahkan untuk mengekplorasi kekayaan bawah laut indonesia. (Nas) 
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer