Hairil Amri Sebut Postingan BEM UI Itu Bagian Kontrol Sosial

Malaqbi.com | Redaksi

2021-06-28 | Dibaca: 806
MAMUJU (malaqbi.com) Hairil Amri Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta asal Mamuju, Sulawesi Barat menanggapi terkait pemanggilan Ketua BEM Univeristas Indonesia (UI) Leon Alvinda Putra oleh Rektor UI pasca postingan meme Presiden Jokowi yang bernada sindiran di Akun resmi @BEMUI_OFICIAL.

Sebagaimana yang dilansir dilaman Tempo Media, nahwa pemanggilan pengurus BEM UI tersebut berdasarkan keterangan Kepal Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia lantaran dinilai menyalahi aturan. Amelita mengatakan kebebasan menyampiakan  pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang, tetapi harus menaati koridor hukum yang berlaku.

Amelita mengatakan Presiden RI adalah simbol negara. Dia menyebut BEM UI melanggar beberapa peraturan yang ada, tetapi takmerinci peraturan apa saja yang dimaksud. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI,"ujar Amelita

Dikatakan Hairil Amri, ada kesalahpahaman terkait pemahaman simbol negara. Birokrasi UI memahami Presiden sebagai simbol negara, padahal bukan sama sekali. Rujukannya ada dalam Undang-Undang 24 Tahun 2009 dan UUD 1945 yang tidak menyebutkan Presiden sebagai simbol negara.

"Pak Jokowi juga pernah salah paham, persis seperti ini, ia menganggap Presiden sebagai simbol negara ia jadikan dalil untuk mendukung Pasal dalam RKUHP tentang penghinaan presiden,"ucap Hairil kepada media ini, Senin 28 Juni 2021

"Terkait dengan postingan The King Of Lip Service itu bagian dari control social, lagi pula yang disampaikan (substansi) dalam postingan itu faktual, benar. Justru apa yg dialami BEM UI itu menunjukkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat, yang dimna sebagai salah satu unsur demokrasi substantif,"sambungnya

Founder Cerita Demokrasi ini berharap, agar pihak Birokrasi UI dapat meluruskan persepsi tersebut yang sesuai dengan kaidah akademik bukan justru penyangkalan atau apologi.

Lebih lanjut Hairil menjelaskan, undang-undang itu simbol dari kebijakan, jangan disamakan dengan hukum. Bedanya, undang-undang itu terbatas pada satu term isu, sementara hukum masih universal, benar dan salah, baik dan buruk dan lain-lain.

"Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, indonesia sudah mengadaptasi hukum yang responsif sehingga ini menopang demokratisasi di indonesia. Hanya saja, penegak hukum dan aparatus pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif selalu ada pengingkaran dan penyimpangan, entah mugkin bisa disebabkan salah paham atau memang terencana.

Sehingga ia menyarankan pentingnya pemerintah melalui Kemedikbud, Kemenpora dan Komnas HAM untuk menjelskan kepada birokrasi UI atas persoalan ini. "Kalau tidak ini bisa jadi kebiasaan dan terus terulang sehingga berpotensi menjadi penghilangan kebebasan berpendapat.,"kata Hairil

Hairil menambahkan, "Bahwa betapapun ada kehendak penghilangan kebebasan berpendapat tanpa diiringi perubahan norma dan sistem hukum, itu tidak akan terjadi. Kecuali ada perubahan konstitusi, perubahan UU dan lain-lain, atau muncul undang-undang yang mendasari kebijakan anti kritik, ya berarti memang ancaman didepan mata."demikian Hairil (Nas)

Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer