Dua Pembicara Tak Hadir Pada Dialog Omnibus Law, Mahasiswa Kecewa

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2020-02-14 | Dibaca: 455
MAMUJU (malaqbi.com) Pada Kamis 13 Februari 2020, berlangsung dialog oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Mamuju, dalam hal menyikapi RUU Omnibus Law.

Terlihat hadir sebagai narasumber pada dialog tersebut, perwakilan Disnaker Provinsi Sulawesi Barat, Yuswanto, perwakilan Disnaker Kabupaten Mamuju, dan LBH Manarra, Rizal.

Pada kesempatannya, LBH Manakarra, Rizal, menuturkan, bahwa Omnibus Law ini bukan suatu hal yang baru, jauh sebelumnya ini sudah diterapkan di negara lain. Kemudian rencana Presiden Jokowi pasca ditetapkan sebagai pemenang pada Pilpres lalu, presiden beranggapan bahwa indonesia terlalu obesitas soal regulasi.

"Alasan presiden memberlakukan Omnibus Law karena beberapa legulasi itu kemudian saling tumpang tindih dan menyulitkan para investasi,"kata Rizal

Pertama yang kita sesalkan kata dia, soal prosedur pembentukan perundang-undangan. Kemudian di undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan perancangan perundang-undangan kemudian asas yang pertama itu adalah asas keterbukaan, itu jelas dalam undang-undang tersebut.

"Sampai sekarang benar dari bapak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi tadi dikatakan bahwa sampai saat ini draf nya itu belum dilempar ke publik. Nah kemudian dimana keterbukaannya kalau sampai sekarang pun itu kita tidak pegang, bahkan di klaim bahwa draf yang kita dapat itu tidak benar, nah ini jelas asas keterbukaan sudah tidak terpenuhi, ini soal prosedur,"beber Risal

Sementara itu, salah satu peserta dialog Omnibus Law, Muhammad Hassanal mengatakan, bahwa ia menentang kepada Disnaker Prov Sulbar dan Kabupaten Mamuju untuk ikut menandatangani surat kesepakatan atas penolakan RUU Omnibus Law.

"Kami menantang Disnaker untuk gabung bersama barisan. Menolak RUU Cilaka yang tidak berpihak pada hajat hidup rakyat, Tapi perwakilan Disnaker provinsi tidak mau tanda tangan,"ucap Anal sapaan arabnya

Muh Irfan Herianto selaku koordinator pada kegiatan dialog tersebut, mengaku kecewa dengan tidak hadirnya dua pembicara yakni Kemenkumham dan pihak DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

"Iya kami kecewa, perwakilan Kemenkumham dan DPRD Provinsi, tak satupun dari mereka yang memberikan konfirmasi."ujar Irfan (Nas) 
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer