Dian Kartini Sebut RUU Omnibus Law Dinilai Legitimasi Investasi Perusak Lingkungan

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2020-02-16 | Dibaca: 155
MAMUJU (malaqbi.com) Pemolakan terhadap RUU Omnibus Law terus bermunculan, Ketua Yayasan Kartini Manakarra, Dian menyebutkan, ada 12 alasan yang menyebabkan diirinya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tersebut.

"Pertama, RUU Omnibus Law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah lingkungan, kedua, penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional,"jelas Dian kepada malaqbi.com, Minggu 16 Februari 2020 malam

Ketiga, menurut dia, Satgas Omnibus Law yang menyusun naskah akademiknya bersifat elitis dan tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan RUU Omnibus Law. Omnibus Law digawangi oleh 138 orang yang komposisinya mayoritas diisi oleh pihak pemerintah dan pengusaha.

Ketika RUU tersebut di sahkan, kata dia, akan terdapat sentralisme kewenangan dan kebijakan akan ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu dinilai mencederai semangat reformasi. Celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.

"Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis dan kerusakan lingkungan,"ucapnya

Dian membeberkan, berikut beberapa ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan diubah RUU (Omnibus Law) Cilaka (Cipta Lapangan Kerja), berkurangnya instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dihapuskannya izin lingkungan, dihapuskannya sanksi pidana untuk pelanggaran administrasi, dan dibatasinya pelibatan masyarakat.

"Tidak ada satu kata pun yang menyebut perempuan sebagai tenaga kerja yang berkontribusi terhadap produksi, maka dari itu,kartini manakarra menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang.Hak perempuan sebagai pekerja pada undang-undang yang saat ini berlaku sudah terbilang sedikit. Omnibus law semakin mengeliminasi hak perempuan."cetusnya. (Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer