DPRD Sulbar Lanjutkan Pembahasan LPj Gubernur

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2019-06-25 | Dibaca: 38
SULBAR (malalqbi.com), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar, Harun memimpin rapat paripurna terkait penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat lantai tiga gedung DPRD Sulbar di Mamuju, pada Selasa 25 Juni, juga dihadiri beberapa anggota DPRD Sulbar.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 menguraikan realisasi sejumlah program yang dianggarkan selama 2018. Dilaksanakan sesuai peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun menerangkan bahwa setelah mendengarkan jawaban Gubernur serta tanggapan dari anggota fraksi pembawa pemandangan umum, maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya jawaban Gubernur Sulawesi Barat dapat diterima.

Dalam pemaparannya, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad idris yang hadir mewakili Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan sejumlah catatan capaian yang telah dilakukan selama 2018.

Salah satunya, Laporan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Sulbar 2018, dimana dimana meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sekprov juga mengapresiasi semua fraksi atas pemandangan umum yang telah disampikan melalui juru bicara masing-masing. "Akan menjadi perhatian untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan malaqbi," tutur Sekprov Idris.

Sekprov yang didampingi sejumlah pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemprov Sulbar, berharap seluruh agenda yang harus dibahas bersama bisa tuntas tepat waktu.

Sebelumnya, pada Mei lalu, DPRD Sulbar juga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur Sulbar tahun 2018, yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Sulbar, Senin 13 Mei 2019.
Ketua DPRD Sulbar, Amaliah Aras menjelaskan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi Pemprov Sulbar, diantaranya, paternakan, pertanian, perikanan dan pejabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa instansi.

Ketua DPRD menganggap, dua tahun kepemimpinan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeny masih banyak yang perlu dievaluasi. Terutama pada perkembangan infrastruktur di pelosok-pelosok. Seperti pembangunan jalan di daerah Batuisi, Kecamatan Kalumpang yang perlu dilanjutkan. (adv/Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer