Bawaslu Sulbar: Begini Cara Mengadukan Penyelenggara Yang Melanggar

Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandy pertama dari sisi kanan


Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2016-12-07 | Dikunjungi: 85 Kali
Mamuju (malaqbi.com) Penyelenggara dalam menjalankan tugas agar tetap mendahulukan independensinya dalam bekerja. Demikian yang disampaikan Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandiy di maleo hotel. Rabu (7/12)

Kode etik harus tetap dijunjung tinggi sebagai penyelenggara untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas serta untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Beberapa kesalahan tang terdapat pada pemilukada sebelumnya dikarenakan tidak kehati-hatian penyelenggara dalam bekerja.

"Mudah-mudahan di pilgub 2017 ini tidak terulang, salah satu misalnya yang pernah terjadi KPPS membagikan surat suara sisa, nah itukan berpotensi besar mengganggu proses demokrasi sebagaimana itu terjadi pada pemilukada lalu, itu mungkin karena pengurus KPPS yang direkrut dengan tidak profesional,"ucap Busran

Selain itu pada di sela-sela acara sosialisasi penegakan kode etik penyelenggaraan pemilihan pada pelanggaran pemilu , yang melibatkan beberapa stakeholder ini, Busran juga menyampaikan mekanisme pelaporan ke DKPP.

"Pengalan kita selama ini pelapor hanya menyampaikan ke Bawaslu RI atau ke DKPP dengan tidak melampirkan bukti-bukti valid, padahal sebenarnya harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya saksi, dan saksi itu harus membuat pernyataan,"jelas Busran

Adanya sosialisasi penegakan kode etik yang menghadirkan langsung pihak DKPP ini, adalah untuk menyampaikan secara langsung ke masyarakat tata cara atau pola pengaduan ke DKPP ketika menemukan pihak penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.

Hadir dalam acara sosialisasi penegakan kode etik diatas diantaranya, Ketua Bawaslu Sulbar, Busran Riandiy, Komisioner KPU Sulbar, Adi Arwan Alimin, Komisioner KPU Sulbar, Mursalim, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkan,  Komisioner KPU Mamuju, Tri Winarno, pemateri , peran Dkpp dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilihan, Prof DR. Anna Erliyana, SH,MH.  (Nas)
Copyright @2011-2016 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer