Abdillah Tegas Tolak RUU Omnibus Law CILAKA

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
2020-02-01 | Dibaca: 539
MAMUJU (malaqbi.com) Pasca pemerintah pusat menyampaikan terkait rencananya untuk menerapkan Undang-Undang, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA) berbagai pihak dari memberikan tanggapannya, namun tidak sedikit diantaranya yang menolak. 

Ketua Pengurus Pusat Korps Kapal Pemuda Nusantara (KAKPN), Abdillah, menyatakan secara tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut. Pasalnya Omnibus Law dinilai tidak terlalu berpihak terhadap rakyat kecil. Menurutnya RUU ini syarat akan kepentingan pemodal. 

"Karena negara memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada pengusaha besar melalui RUU ini,"katanya, Sabtu 1 Februari 2020.

Mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kabupaten Mamuju ini menjelaskan RUU Omnibus Law merupakan polemik baru, sebab mengatur hajat hidup orang banyak namun terkesan tidak demokratis dan tidak transparan, dalam pembahasannya karena hanya melibatkan kalangan pengusaha. 

"Disisi lain RUU ini memberikan ruang terbuka untuk investasi perusak lingkungan dan mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan,"jelas salah satu pengurus DPP KNPI ini.

Harusnya kata dia, pemerintah pusat lebih berfokus kepada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin, terkhusus dibidang pendidikan dan kesehatan. Serta aturan yang lebih berpihak kepada kepentingan pekerja/buruh, serta membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.

Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mamuju ini menyarankan, sebaiknya pemerintah daerah juga harus ikut menolak atas RUU ini. Karna sifatnya sentralisasi RUU juga memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat yang mana bisa membatalkan aturan pemerintah daerah yang sifatnya mengatur investasi di daerah tersebut. (Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer