ABM Minta Penggunaan Anggaran DIPA Dilaksanakan Dengan Efektif

Nasrullah | Pemimpin Redaksi

Lahir di Ujung Utara Mamuju. Pecinta Sheila on 7
Advertorial
2019-11-22 | Dibaca: 44
MAMUJU (malaqbi.com) Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) kepada Penguasa Anggaran Satuan Kerja, serta Dana Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemkab Se-Sulbar 

Dipa dan TKDD diserahkan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah dan Forkopimda Sulbar yang berlangsung di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 22 November 2019.
Dipa yang yang diserahkan sebanyak 3,68 triliun, mengalami kenaikan sebesar 250 milyar dari  2019. Sedangkan  dana TKDD sebanyak 7,41 triliun, juga meningkat sebesar 200 milyar dari 2019.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meminta, seluruh program kegiatan dan penggunaan anggaran dari Dipa, dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan  akuntabel. ABM sapaan akrabnya, juga berharap, peningkatan pendapatan daerah Sulbar diperhatikan, dengan mempersyaratkan kepada peserta lelang untuk memiliki NPWP Sulbar dalam pelaksanaan tender di masing-masing instansi vertikal, agar dana-dana yang dibelanjakan pajaknya, masuk ke dalam pendapatan daerah Sulbar.

"Saya minta ULP atau OPD terkait, jangan berikan surat kerja kepada pemenang tender sebelum pajaknya dipotong dari uang pertamanya yang dibayarkan dan langsung di masukkan ke kas daerah, tidak boleh ada yang mengutang itu  tidak ada,"ucap Ali Baal Masdar 

Melalui kesempatan itu, mantan Bupati Polewali Mandar dua periode itu juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar  belanja modal bidang konstruksi apalagi bidang infrastruktur, untuk segera ditenderkan atau dilelang pada Januari 2020.

"Untuk konsultan dan lainnya sekarang sudah bisa buat perencanaanya, begitu gong dipukul APBD disahkan langsung jalan. Pokoknya yang ditender ikuti prosedur, yang penunjukan langsung buatkan SK kemudian jalan. jangan lagi tawar-menawar di situ, siapa yang layak itu yang  dapat,"kata ABM sapaan akrabnya

Selain itu, juga mengingatkan para kepala daerah dan DPRD  dapat mengurangi penerbitan produk hukum daerah baru, sebab banyak regulasi yang mengikat dan mengatur, akan berdampak pada pengambilan keputusan dan merespon perubahan menjadi lambat. 

"Kita harus menindaklanjuti hal ini, di sini tidak perlu terlalu banyak Perda, kalau bisa dua tiga macam perda kita satukan sesuai yang ada dipenganggaran kita supaya tidak bertele-tele seperti yang kita rasakan selama ini. Saya kira dengan begitu kita bisa lari kencang,"tandas ABM

Lebih lanjut mantan bupati polman dua periode tersebut menuturkan, sesuai dengan arahan Presiden  pemerintah daerah dan Forkopimda yang berada dalam satu wilayah provinsi, harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menjalan setiap pekerjaan.

"Gubernur harus bekerjasama dengan Panglima, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan dan Bupati seperti itu juga. Artinya apa, setiap yang dilaksanakan dalam satu wilayah provinsi harus terkoordinasi dengan gubernur, jangan jalan sendiri-sendiri supaya ke depan bisa lebih baik lagi,"tegasnya. (Hms/Ed-Nas)
Copyright @2011-2019 malaqbicom, All Rights Reserved :: Redaksi | Pedoman Media Siber | Iklan | Disclaimer